Aturan Royalti Batu Bara Resmi Diterbitkan Pemerintah

PP Nomor 18 Tahun 2025 mengatur lebih rinci mengenai pengenaan pajak dalam sektor pertambangan. Dalam Pasal 4 disebutkan objek pajak mencakup penghasilan baik dari kegiatan usaha utama maupun kegiatan lainnya.

Penghitungan pajaknya kini didasarkan pada nilai tertinggi antara harga jual batu bara sebenarnya dengan harga patokan batu bara. Ketentuan ini merupakan revisi dari aturan sebelumnya, terutama pada ayat (3). Tujuannya untuk mencegah praktik undervaluation (penjualan di bawah harga pasar) dan mengamankan penerimaan negara.

Pasal 4 ayat (5) berbunyi:

"Harga patokan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga patokan batu bara pada saat transaksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Salah satu poin penting aturan baru royalti batu bara adalah diterapkannya sistem tarif royalti progresif yang sesuai dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Tarif ini dihitung dari persentase tertentu terhadap harga jual batu bara setelah dikurangi iuran produksi dan pemanfaatan aset negara.

Sebagai contoh, jika HBA berada di bawah US$70 per ton, maka tarif royalti yang dikenakan adalah 15%. Namun, apabila HBA mencapai atau melebihi US$180 per ton, maka tarif akan meningkat menjadi 28%.

Aturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi negara saat harga batu bara tinggi dan menjaga daya saing industri ketika harga sedang rendah.

Besaran royalti yang dibebankan kepada pemegang IUPK tetap mengikuti ketentuan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dua komponen utamanya, yaitu iuran tetap dan iuran produksi.

Nilai kompenen tersebut ditetapkan saat IUPK sebagai perpanjangan kontrak atau perjanjian diterbitkan.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa sektor pertambangan harus tunduk pada kebijakan fiskal yang berlaku. Tidak hanya dari sisi tarif penjualan, tetapi juga dari iuran dasar.

Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b menjelaskan, "Tarif iuran tetap dan iuran produksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PNBP ESDM."

Pemerintah pusat kini menetapkan bagian penerimaan sebesar 4% dari keuntungan bersih yang diperoleh pemegang IUPK. Skema ini merupakan inovasi baru. Sebab, belum ada ketentuan eksplisit yang menyebutkan pembagian dalam bentuk persentase dari laba bersih.

Harapannya, skema baru dapat mendorong peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan dan mencerminkan nilai ekonomis dari pemanfaatan sumber daya alam.

“Bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang IUPK sesuai ketentuan,” sebagaimana tertulis dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperoleh alokasi sebesar 6% dari keuntungan bersih pemegang IUPK. Tujuannya untuk memperluas manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan ke wilayah penghasil, serta mendukung pembangunan daerah.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kegiatan tambang tetap mengacu pada peraturan nasional yang berlaku saat IUPK diterbitkan. Artinya, tidak ada perlakuan istimewa bagi sektor ini dalam aspek perpajakan umum.

“Tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,” dan “pajak bumi dan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang PBB,” sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g dan h.