Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI. (Flickr)

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, potensi nilai ekspor kredit karbon di sektor kehutanan Indonesia mencapai Rp2,6 triliun per tahun. Angka tersebut diproyeksi dari rata-rata harga karbon US$/CO2e serta potensi serapan karbon dari hutan seluas 434.811 hektare.

Adapun luas hutan yang dihitung untuk memproyeksi nilai kredit karbon berada di luar hutan yang berfungsi sebagai penyimpanan karbon dan terus dijaga untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030.

"Hal ini disebut oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) sebagai komitmen di luar NDC, sehingga kredit karbon dari luar NDC ini diperkirakan cukup besar dan dapat diperdagangkan di pasar global," ungkap Sri Mulyani dalam Kegiatan Sampingan G20 Indonesia 2022 bertajuk "Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable", Kamis (14/7) sepereti dikutip Antara.

Bendahara Negara menuturkan, Indonesia memang memiliki salah satu hutan tropis terbesar yang akan terus diteliti dalam hal pengelolaan kehutanan. Untuk sektor kehutanan dan tata guna lahan, Indonesia diharapkan dapat melampaui target NDC dan berpeluang untuk mencapai net zero emission pada 2030 .

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menilai kesepakatan COP-26 pun akan meningkatkan permintaan global untuk kredit karbon yang mengerek harga lebih tinggi lagi.

Indonesia dengan hutan yang luas tentunya dapat menghasilkan kredit karbon yang secara global mampu mencapai target penurunan emisinya.

"KLHK sedang mempersiapkan di luar regulasi NDC untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi proyek di luar NDC ini," jelasnya.

Potensi karbon biru

Editorial Team