Prabowo Terima Laporan TNI-Polri Kerap Lindungi Tambang Ilegal
- Keterlibatan aparat TNI dan Polri tersebut dia sayangkan.
- Panglima TNI dan Kapolri harus dapat menindak tegas anak buahnya yang terlibat.
- Praktik tersebut tergolong pelanggaran serius yang merugikan perekonomian negara.
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya keterlibatan oknum aparat TNI dan Polri dalam praktik perlindungan terhadap tambang ilegal, pembalakan liar, hingga penyelundupan sumber daya alam. Temuan internal institusi sendiri ini disampaikan langsung dalam sidang kabinet di Istana Negara, Senin (15/12).
“Dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dan dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” ujar Prabowo.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk menindak tegas anak buahnya yang terlibat maupun menjadi beking kegiatan ilegal.
Dia menegaskan, praktik perlindungan terhadap tambang ilegal dan penyelundupan merupakan pelanggaran serius yang merugikan perekonomian negara. Pemerintahannya tidak akan bersikap lunak terhadap siapa pun yang mencoba bermain di wilayah ilegal.
“Saya minta ditindak. Jangan ragu. Pucuk pimpinan TNI dan Polri harus serius membersihkan institusinya masing-masing,” kata Prabowo.
Kebocoran kekayaan sumber daya alam Indonesia, dalam hematnya, telah berlangsung lama dan terjadi pada berbagai sektor. Ia mencontohkan maraknya pembalakan hutan secara liar, penambangan ilegal, serta penyelundupan hasil tambang dan komoditas strategis ke luar negeri.
“Kami sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan, masih saja ada pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia,” ujar Prabowo.
Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan masih kuatnya jejaring kepentingan yang berupaya mengakali negara demi keuntungan kelompok tertentu.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan agar tidak ada korporasi—termasuk perusahaan besar—yang merasa lebih kuat dari negara. Ia menegaskan dunia usaha memang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian, tapi tidak boleh mengendalikan atau mengalahkan kewenangan negara.
“Kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” kata Prabowo.
Pada Oktober lalu, Prabowo bersama jajarannya telah menertibkan tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Total kerugian negara akibat kegiatan tambang timah ilegal di kawasan PT Timah, Kepulauan Bangka Belitung, mencapai sekitar Rp 300 triliun, yang dijumlah dari tindakan enam perusahaan tambang ilegal.
Dia meyakini ke depan pemerintah bisa menyelamatkan ratusan triliun rupiah. Tindakan ini, kata Prabowo, juga bukti pemerintah serius memberantas penyelundupan, tambang ilegal, dan semua yang melanggar hukum.
