Prabowo dan Trump Teken Kesepakatan Dagang ART, Ini Isi Perjanjiannya

Berdasarkan Fact Sheet Gedung Putih tertanggal 19 Februari 2026, Amerika Serikat mempertahankan tarif resiprokal 19 persen atas impor dari Indonesia, kecuali produk tertentu yang ditetapkan memperoleh tarif 0 persen.

AS juga berkomitmen membentuk mekanisme khusus agar produk tekstil dan apparel Indonesia bisa mendapatkan tarif 0 persen untuk volume tertentu. Volume tersebut akan ditentukan berdasarkan ekspor tekstil berbahan kapas dan serat buatan asal AS yang digunakan dalam produksi Indonesia.

Sebaliknya, Indonesia menyepakati penghapusan hambatan tarif terhadap lebih dari 99 persen produk AS di seluruh sektor, termasuk pertanian, produk kesehatan, hasil laut, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, serta kimia.

Indonesia juga menyatakan komitmen menghapus berbagai hambatan non-tarif, seperti pengecualian kewajiban kandungan lokal bagi perusahaan dan barang asal AS, penerimaan standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor federal AS, serta penerimaan standar FDA untuk alat kesehatan dan farmasi.

Indonesia turut menyepakati penghapusan persyaratan sertifikasi dan pelabelan tertentu, eliminasi ketentuan pra-pengapalan, serta langkah penyelesaian isu hak kekayaan intelektual yang telah lama menjadi perhatian.

Dalam sektor digital, Indonesia berkomitmen menghapus lini tarif HTS atas “intangible products”, mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di WTO tanpa syarat, dan memastikan kesetaraan bagi perusahaan layanan pembayaran elektronik asal AS.

Gedung Putih juga mencatat bahwa AS saat ini memiliki defisit perdagangan barang terbesar ke-15 dengan Indonesia, sebesar 23,7 miliar dolar AS pada 2025. Sebelum perjanjian ini, rata-rata tarif sederhana Indonesia tercatat 8 persen, sementara tarif rata-rata AS 3,3 persen.

Airlangga menyampaikan kesepakatan merupakan hasil negosiasi sejak April 2025, setelah Presiden Trump mendeklarasikan keadaan darurat nasional terkait defisit perdagangan barang AS yang dinilai dipicu kurangnya resiprositas dan hambatan tarif maupun non-tarif.

Pemerintah Indonesia mengirim empat surat resmi sepanjang 2025, melakukan tujuh kunjungan ke Washington, serta lebih dari 19 pertemuan teknis dengan United States Trade Representative (USTR).

“Hari ini Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani ATR dengan Pak Presiden Prabowo dan dan Presiden Donald Trump dalam pertemuan bilateral itu berjalan cukup lama, selama 30 menit sesudah kegiatan Board of Peace,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, dikutip Jumat (20/2).

“Kesepakatan ini berbeda dengan ART negara lain karena AS sepakat mencabut pasal non-ekonomi seperti kerja sama reaktor nuklir, pertahanan, dan keamanan sehingga perjanjian murni fokus pada perdagangan,” tambah Airlangga.

ART ditempatkan dalam kerangka Council of Trade and Investment yang akan menjadi forum pembahasan isu perdagangan, investasi, dan neraca dagang.

“Sehingga seluruh persoalan investasi dan perdagangan nanti akan dibahas di council apabila ada kenaikan yang lebih tinggi dan neraca perdagangan negara. Tujuannya untuk mengamankan rantai pasok ekonomi kuat dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Ini jadi bagian perjanjian,” ujar Airlangga.

Perjanjian mulai berlaku 90 hari setelah prosedur domestik masing-masing negara rampung, termasuk konsultasi pemerintah Indonesia dengan DPR dan proses internal di AS.

Gedung Putih menyebut tercapainya kesepakatan komersial senilai sekitar 33 miliar dolar AS atau sekitar Rp557,2 triliun (kurs Rp16.885 per dolar AS) dalam investasi sektor pertanian, kedirgantaraan, dan energi di AS yang akan meningkatkan ekspor AS ke Indonesia.

Nilainya meliputi pembelian komoditas energi AS sekitar 15 miliar dolar AS (Rp253,2 triliun), pengadaan pesawat komersial dan layanan terkait penerbangan sekitar 13,5 miliar dolar AS (Rp227,9 triliun) termasuk dari Boeing, serta pembelian produk pertanian AS lebih dari 4,5 miliar dolar AS (Rp75,9 triliun).

Selain itu, Freeport-McMoRan menandatangani Memorandum of Understanding dengan Indonesia untuk memperpanjang lisensi tambang dan memperluas operasi di distrik mineral Grasberg, yang disebut sebagai tambang tembaga terbesar kedua di dunia. Kesepakatan ini diproyeksikan menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 10 miliar dolar AS (Rp168,8 triliun) dan memperkuat rantai pasok mineral kritis AS.

Indonesia juga berkomitmen bergabung dengan Global Forum on Steel Excess Capacity dan mengambil langkah untuk menangani kelebihan kapasitas baja global. Kedua negara sepakat bekerja sama memperkuat ketahanan rantai pasok, menangani penghindaran bea masuk, serta memastikan kontrol ekspor dan keamanan investasi yang memadai. Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor ke AS untuk seluruh komoditas industri, termasuk mineral kritis.

Dalam aspek ketenagakerjaan, Indonesia menyatakan komitmen mengadopsi dan menerapkan larangan impor barang hasil kerja paksa serta menghapus ketentuan hukum ketenagakerjaan yang membatasi kebebasan berserikat dan perundingan kolektif.

“Presiden Trump membuka akses ke pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa untuk menciptakan peluang komersial yang signifikan bagi para petani dan produsen Amerika,” ujar Duta Besar USTR Jamieson Greer, dilansir laman resmi USTR.

“Perjanjian bersejarah ini meruntuhkan hambatan perdagangan sekaligus memajukan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional rakyat Amerika. Saya senang dapat menandatangani perjanjian bersejarah ini dengan Indonesia dan saya berterima kasih kepada Menteri (Koordinator Bidang Perekonomian) Indonesia Airlangga Hartarto atas komitmennya dalam menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan kita. Saya menantikan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan Indonesia dalam pelaksanaan komitmen berstandar tinggi ini,” tambah Greer.

Gedung Putih menyebut perjanjian ini sebagai bagian dari langkah lebih luas pemerintahan Trump untuk menegosiasikan ulang hubungan dagang dengan mitra utama, dengan kesepakatan yang disebut telah mencakup lebih dari separuh PDB global.

Penandatanganan dokumen implementasi dilakukan di Washington, D.C., dan ditandatangani langsung oleh Donald J. Trump dan Prabowo Subianto atas nama masing-masing pemerintah.