Profil Prihati Pujowaskito, Dirut BPJS Kesehatan 2026–2031

Prihati Pujowaskito lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 29 Maret 1967. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Madiun dan Sukoharjo, yakni di SDN Kartoharjo VI Madiun, SMPN 4 Madiun, dan SMAN Kartasura Sukoharjo.

Ia merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan subspesialis kardiologi intervensi. Pendidikan kedokterannya diselesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1994. Ia kemudian melanjutkan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan lulus pada 2007.

Selain pendidikan klinis, Prihati meraih gelar Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS) pada 2015 dan Doktor Hukum Kesehatan pada 2021. Di jalur militer, ia mengikuti Sekolah Perwira Militer Sukarela (Sepamilsuk) ABRI III pada 1990, Kursus Dasar Kecabangan Kesehatan (Sussarcabkes) pada 1998, serta Sekolah Lanjutan Perwira Kesehatan (Selapakes) pada 2007.

Karier militer Prihati dimulai melalui jalur perwira karier TNI pada 1990. Selama periode 1990–2000, ia bertugas sebagai dokter di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah itu, ia melanjutkan penugasan di lingkungan kesehatan militer, termasuk di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad) dan sebagai dokter spesialis jantung di RS TNI AD Dustira Cimahi.

Pada 2018–2021, ia menjabat Kepala Departemen Jantung di RSPAD Gatot Soebroto dan menjadi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi. Kariernya berlanjut sebagai Direktur Pengawasan Medik RSPAD Gatot Soebroto pada 2021–2023.

Jabatan terakhirnya sebelum memimpin BPJS Kesehatan adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan RI periode 2023–2025. Ia memasuki masa purna tugas dari TNI pada Februari 2025.

Prihati menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sejak Februari 2021. Selain menunjuk direktur utama BPJS Kesehatan, Presiden juga menetapkan tujuh direktur lainnya, yakni Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Muliawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Vetty Yulianty Permanasari, dan Sutopo Patria Jati.

BPJS Kesehatan dalam keterangannya menyebut, “Penetapan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).”

Sesuai regulasi, direksi bertugas menjalankan operasional lembaga, memastikan peserta memperoleh manfaat sesuai haknya, serta mengelola perencanaan, evaluasi, hingga pengelolaan aset dan sumber daya manusia. Direksi juga mewakili BPJS Kesehatan di dalam maupun di luar pengadilan.

Serah terima jabatan dilakukan pada Jumat (20/2) dan dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Selain direksi, Presiden juga menetapkan susunan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang berasal dari unsur pekerja, pemerintah, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, termasuk kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

Dalam keterangan resminya, BPJS Kesehatan menyatakan, “Dewan pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, termasuk pengawasan kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial.”

Pemerintah menyebut penetapan susunan baru ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program JKN menjadi instrumen utama pembiayaan layanan kesehatan nasional yang menjangkau ratusan juta peserta di seluruh Indonesia.

Dengan struktur baru direksi dan dewan pengawas, BPJS Kesehatan memasuki periode kepemimpinan 2026–2031 sesuai mandat perundang-undangan yang berlaku.