Program MBG Tak Luput dari Sorotan Purbaya: Tak Terserap Bakal Diambil
- Kementerian Keuangan mengawasi serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Prabowo Subianto.
- Anggaran yang tidak terserap akan diambil kembali dan dialihkan ke program lain atau untuk mengurangi defisit dan utang negara.
- Pemerintah mendukung percepatan pelaksanaan program MBG dengan berbagai cara, termasuk realokasi anggaran jika diperlukan.
Jakarta, FORTUNE - Penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru mencapai 18,6 persen dari total pagu Rp71 triliun memicu respons tegas dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah mengancam akan menarik kembali dana yang tidak terpakai untuk dialihkan ke program lain yang lebih produktif atau demi mengurangi beban defisit negara.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan alokasi dana untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tidak akan dibiarkan menganggur jika tidak terserap optimal hingga akhir tahun.
“Perlakuannya sama. Kalau sampai akhir Oktober kami hitung penyerapannya hanya sekian, uangnya kami ambil juga. Kami sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit. Jadi, pada dasarnya, tidak ada uang anggur di kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya di hadapan pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9).
Berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program, hingga 8 September 2025 realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun. Angka tersebut menunjukkan serapan yang masih jauh dari target, sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah.
Purbaya menambahkan, langkah tegas ini diperlukan agar kementerian atau lembaga pelaksana tidak terlena. Menurutnya, mekanisme “stick and carrot” efektif untuk mendorong kinerja penyerapan anggaran.
“Kalau saya tidak kasih sanksi, mereka santai-santai saja. Tapi kalau bisa serap lebih cepat, justru bisa ditambah lagi anggarannya. Jadi, kami dorong dengan insentif, tapi juga ada sanksinya,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tetap mendukung percepatan pelaksanaan program MBG dengan berbagai cara, termasuk mengirim tenaga manajemen dan dukungan teknis untuk membantu lembaga pelaksana.
“Kami coba bantu biar penyerapan bisa lebih cepat. Kalau bisa, bagus. Tapi kalau memang tidak mungkin, ya kami realokasikan,” ujarnya.
Pada intinya, Purbaya menekankan prinsip utama pemerintah adalah memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tidak boleh ada anggaran menganggur di kementerian. Kalau tidak terserap, lebih baik dialihkan ke program lain yang jelas manfaatnya,” ujarnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Purbaya juga mengatakan sedang melakukan penyisiran anggaran pada tingkat kementerian dan lembaga untuk mengetahui potensi alokasi lain yang tidak terserap maksimal.
