Rp117 Triliun Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Terserap
- BGN menyerap Rp117 triliun atau 56 persen anggaran MBG per 27 Agustus 2026.
- Pagu MBG 2026 diefisienkan dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
- BGN menyiapkan aktivasi 2.700 dapur dan menyuspensi 463 SPPG karena persoalan data.
Jakarta, FORTUNE - Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah diserap sebesar Rp117 triliun atau sebesar 56 persen dari total anggaran per 27 Agustus 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa dari pagu awal sebesar Rp268 triliun pada 2026, anggaran tersebut diefisienkan menjadi Rp229 triliun. Di saat yang bersamaan, Sudaryono mengatakan pihaknya mencatat sekitar 2.700 dapur yang telah siap untuk diaktivasi secara bertahap mulai September 2026.
Pembukaan dapur akan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, BGN akan membuka dapur di pondok pesantren serta daerah-daerah di luar Jawa yang secara kebutuhan masih memerlukan tambahan layanan MBG.
Sudaryono menjelaskan terdapat sekitar 13.000 dapur yang saat ini masuk dalam antrean. Namun, tidak seluruh dapur tersebut akan langsung diaktifkan karena BGN masih melakukan penyisiran terhadap kesiapan masing-masing lokasi. "Mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu," katanya.
Menurutnya, perluasan MBG pada 2026 diupayakan tidak membutuhkan tambahan anggaran. BGN akan memaksimalkan anggaran yang telah tersedia untuk menjangkau sekolah-sekolah yang hingga kini belum memperoleh program tersebut.
BGN Suspensi 463 SPPG
Selain melakukan efisiensi anggaran, BGN juga melakukan penyisiran terhadap data dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total 27.485 SPPG, sebanyak 27.022 telah ditetapkan melalui surat penetapan mengenai cakupan layanan masing-masing dapur.
Sementara itu, sekitar 463 SPPG masih berstatus suspend karena ditemukan persoalan pada kelengkapan profil dan data pendukung lainnya. Dari 463 SPPG yang disuspensi, BGN menemukan sekitar tujuh dapur yang ternyata sudah lama tidak beroperasi. Bahkan, terdapat dapur yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinilai tidak ada.
“Ada juga dapurnya tidak ada, jadi ini kami exclude, kami bersihkan, kami suspend secara permanen,” ujar Sudaryono.
