Jakarta,FORTUNE – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi gejolak sosial akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta maraknya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Apalagi, pada hari ini (12/6) telah digelar aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di sejumlah daerah yang diwarnai dengan kericuhan. Achmad mengimbau pemerintah untuk memberhentikan program MBG serta dilakukan audit secara menyeluruh.
“MBG perlu dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh. Penghentian sementara bukan penolakan terhadap agenda perbaikan gizi. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab negara agar program yang menyangkut kesehatan anak dan ratusan triliun rupiah uang publik tidak terus berjalan dengan fondasi yang rapuh,” kata Achmad kepada Fortune Indonesia di Jakarta, Jumat (12/6).
Ia mengatakan, data lapangan menunjukkan masalah MBG bukan sekadar persepsi. Ombudsman RI mencatat program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada 2025. Namun hingga September 2025, baru 26,7 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi. Masalah keamanan pangan juga menjadi bukti paling konkret. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang dikutip UGM mencatat sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan yang diduga terkait MBG sejak awal 2025 hingga April 2026.
“Ketika kasus terjadi berulang di banyak daerah, maka masalahnya bukan lagi pada satu dapur, satu menu, atau satu petugas. Masalahnya ada pada sistem,” katanya.
Bahkan target produksi sekitar 3.000 porsi per SPPG per hari berada di luar kapasitas wajar SPPG yang baru dibentuk. Produksi seharusnya dimulai dari kapasitas kecil, misalnya 500 porsi per hari, kemudian dievaluasi sebelum ditingkatkan.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyoroti kenaikan BBM nonsubsidi juga tidak lepas dari konteks kerentanan fiskal yang disebabkan oleh pemborosan anggaran untuk MBG. Menurut Bhima, pemerintah sudah kehabisan amunisi dalam menjaga stabilitas harga energi.
“Upaya ambisius pemerintah dalam memaksakan jalannya MBG, akan semakin meningkatkan risiko di tengah puncak pembayaran utang pemerintah,” kata Bhima.
Sementara itu, Media Wahyudi Askar selaku Direktur Keadilan Fiskal CELIOS juga mengatakan bahwa pihaknya bersama Koalisi MBG Watch menuntut tiga poin untuk program MBG. Pertama, moratorium total operasional proyek MBG dan berlaku untuk seluruh SPPG.
Kedua, audit tata kelola dan anggaran proyek MBG secara menyeluruh. Ketiga, gantikan MBG menjadi bantuan langsung sebesar Rp300 ribu setiap penerima manfaat agar manfaat dirasakan langsung oleh masyarakat.