Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal (kaos abu-abu) ketika melakukan deklarasi buruh di Monas, 7 November 2026. (IDN Times/Santi Dewi)
  • Said Iqbal mengusulkan tiga calon pengelola dana cadangan pesangon: BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau lembaga baru; Presiden Prabowo belum mengambil keputusan.
  • Pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dinilai membutuhkan revisi UU SJSN dan UU BPJS karena dana pesangon memerlukan iuran serta pembukuan terpisah.
  • Danantara dinilai lebih sederhana secara kelembagaan, tetapi memerlukan jaminan negara; pembentukan lembaga khusus juga menjadi opsi meski pemerintah harus membangun institusi baru.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkap tiga opsi lembaga yang berpeluang mengelola dana cadangan pesangon pekerja, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau pembentukan lembaga pengelola baru.

Ketiganya masih sebatas usulan dan belum diputuskan Presiden Prabowo Subianto.

“Sampai hari ini, Presiden belum memutuskan,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Senin (16/11).

Untuk opsi pertama yang berkenaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, Said menilai pilihan ini membutuhkan perubahan terhadap dua regulasi, yakni Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

Kedua undang-undang tersebut saat ini mengatur lima program jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Ihwal Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), ini merupakan program tambahan yang dibentuk melalui penggabungan sumber iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Menurutnya, dana cadangan pesangon memiliki karakteristik berbeda karena membutuhkan skema iuran baru yang terpisah dari pembukuan dan kekayaan perusahaan. Karena itu, pengelolaannya tidak bisa begitu saja menggunakan mekanisme JKP tanpa perubahan regulasi.

“Enggak mungkin pakai model JKP dan kita menyerahkan ke BPJS, karena mengubah dua undang-undang berat,” ujarnya.

Opsi kedua Danantara. Hemat Said, alternatif ini relatif lebih sederhana dari sisi kelembagaan karena Danantara telah terbentuk sebagai lembaga pengelola investasi negara. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu membentuk institusi baru maupun menyusun undang-undang baru.

Dalam skema tersebut, pengelolaan dana cadangan pesangon dapat ditempatkan pada unit khusus di bawah Danantara. Said mencontohkan pembentukan subunit tersendiri, sebagaimana keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang menjalankan fungsi pengelolaan ekspor.

Meski demikian, Said menekankan pentingnya jaminan negara terhadap dana cadangan pesangon yang dikelola. Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini Presiden, harus bertanggung jawab apabila terjadi kondisi luar biasa yang menyebabkan dana tersebut tergerus, seperti bencana besar atau krisis ekonomi berkepanjangan.

Dalam kondisi tersebut, negara diharapkan dapat memberikan perlindungan, baik melalui dukungan pembiayaan maupun program lain yang diperlukan. Ia juga menilai pengelolaan dana cadangan pesangon sebaiknya tidak diserahkan kepada pihak swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Opsi terakhir adalah pembentukan lembaga khusus yang secara mandiri bertugas mengelola dana cadangan pesangon. Namun, Said mengakui pilihan tersebut memiliki tantangan tersendiri karena pemerintah harus membangun kelembagaan baru.

“Yang ketiga ini juga berat,” ujarnya.

Menurut Said, masing-masing alternatif memiliki konsekuensi dari sisi regulasi maupun kelembagaan. Karena itu, pemerintah masih perlu mempertimbangkan skema yang paling tepat sebelum menentukan pihak yang akan bertanggung jawab mengelola dana cadangan pesangon pekerja. 

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More