Sandiaga: Pungutan Retribusi Wisman Bali HarusBernilai Tambah

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, menyatakan retribusi ini akan mulai diberlakukan pada 2024. Adapun, dasar peraturan mengenai pungutan ini mengacu pada Undang-Undang 15/2023. Kontribusi wisman juga sudah disebutkan dalam Perda Bali 1/2020, meski masih bersifat sukarela.

“Dasar kami mengusulkan itu (berkenaan dengan) bagaimana Bali menjaga budaya, alam, dan lingkungannya, supaya tetap berkelanjutan, sehingga Bali tetap bisa dinikmati para wisman dengan nyaman dan nyaman,” ujar Tjok Bagus. “Termasuk di dalamnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata.”

Mekanismenya bisa dilakukan secara langsung ketika sampai di Bali, maupun dengan e-payment sebelum para wisman sampai di Bali, kemudian menunjukkan barcode yang diberikan saat tiba. Dana yang masuk, nantinya akan digunakan untuk melestarikan budaya, alam, konservasi, lingkungan, adat dan budaya.

Sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan pungutan bagi wisman akan berlaku satu kali selama berwisata di Bali, baik yang masuk langsung ke Bali maupun melalui Provinsi lain. “Penerimaan dari pungutan bagi wisatawan asing akan diklasifikasikan ke dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai peraturan Perundang-undangan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (12/7).

Selain untuk perlindungan alam dan budaya Bali, pungutan tersebut juga akan digunakan untuk Pembangunan infrastruktur prioritas daerah yang dikelola oleh Pemprov. Ia meyakini, pungutan ini tidak akan memengaruhi kedatangan wisman ke Bali, yang kini terus meningkat, bahkan sudah hampir memenuhi target 4,5 juta kunjungan pada 2023.