Jakarta, FORTUNE – Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) mendorong pemerintah dan DPR memperkuat kepastian alokasi gas bumi bagi industri pupuk melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
Kepastian pasokan dinilai penting demi menjaga efisiensi produksi, daya saing industri, hingga keberlanjutan investasi pada sektor pupuk.
Ketua Harian APPI, Nugroho Christijanto, mengatakan kepastian pasokan gas tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan harga kompetitif. Industri juga membutuhkan kejelasan alokasi, infrastruktur distribusi, kemudahan akses, serta kepastian regulasi dan kelembagaan agar gas dapat tersalurkan hingga ke pabrik.
“Tidak ada artinya harga kita dapat yang baik tapi kita tidak mendapat alokasi. Tapi di saat yang bersamaan kita punya alokasi, tapi infrastrukturnya tidak tersedia, bagaimana membawa gas itu sampai ke titik serah, sampai ada di mulut pabrik,” ujar Nugroho dalam diskusi Forum Wartawan Industri (FORWIN) di Jakarta, Kamis (19/11).
Menurutnya, gas bumi memiliki posisi strategis dalam industri pupuk karena berfungsi sebagai bahan baku (feedstock) dalam produksi amonia.
Senyawa tersebut selanjutnya diolah menjadi pupuk nitrogen, termasuk urea, serta menjadi komponen dalam produksi pupuk majemuk.
Nugroho mengingatkan gangguan pasokan gas dapat langsung menekan efisiensi dan utilisasi pabrik pupuk. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk di pasar.
“Kalau pasokan gas tidak terpenuhi sesuai alokasi, tekanan pertama yang dirasakan industri pupuk adalah efisiensi. Ketika efisiensi tertekan, daya saing produk juga terdampak,” katanya.
Selain persoalan volume pasokan, harga gas juga menjadi komponen penting dalam struktur biaya produksi. Nugroho mengungkapkan, berdasarkan studi APPI, kenaikan harga gas US$1 per million British thermal unit (MMBTU) dapat menambah biaya produksi industri pupuk hampir Rp4,5 triliun.
Tekanan biaya tersebut pada akhirnya berpotensi merambat ke sektor pertanian. Kenaikan biaya produksi dapat berpengaruh pada harga pupuk, sehingga kemampuan petani memenuhi kebutuhan sarana produksi ikut terdampak.
“Kenaikan harga pupuk berpotensi membuat petani kesulitan membeli. Memang ada skema subsidi, tetapi produsen pupuk setiap tahun masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah terkait subsidi tersebut,” ujar Nugroho.
APPI mendorong reformasi tata kelola migas melalui RUU Migas tidak hanya mengatur kewajiban pemenuhan kebutuhan gas domestik atau Domestic Market Obligation (DMO), tetapi juga memastikan efektivitas penyalurannya.
Menurut Nugroho, penetapan persentase DMO perlu diselaraskan dengan neraca gas nasional, kebutuhan setiap sektor dan wilayah, serta kesiapan infrastruktur.
“Jangan sampai kita punya sumber gas yang cukup dan ada kewajiban DMO, tetapi gasnya tidak bisa sampai ke industri karena sumbernya berada di daerah terpencil dan infrastrukturnya belum tersedia,” katanya.
Dia menilai kepastian tata kelola gas akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan produsen pupuk merencanakan investasi dan menjaga keberlanjutan produksi. Dengan adanya jaminan pasokan jangka panjang, perusahaan dapat menyusun rencana pengembangan kapasitas dan kebutuhan operasional secara lebih terukur.