Seluruh Pegawai Otorita IKN Resmi Berkantor di Nusantara

03 Mar 2025, 14:40 WIB

Faesal Mubarok

Pegawai Otorita resmi berkantor di Nusantara (Dok. IKN)

Intinya sih...

Seluruh pegawai Otorita IKN sudah berkantor penuh di Nusantara.
Proses bisnis Otorita IKN juga dilakukan sepenuhnya di ibu kota baru tersebut.
Pemindahan ASN ke ibu kota baru tertunda karena konsolidasi organisasi, prasarana, dan pertemuan dengan Presiden Prabowo belum membahas hal tersebut.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengumumkan seluruh pegawainya kini berkantor penuh di Nusantara. Bukan cuma itu, seluruh proses bisnis Orotita IKN akan dilakukan di ibu kota baru tersebut.

“Hari ini pegawai Otorita berkantor penuh di Nusantara. Seluruh proses bisnis Otorita IKN dilaksanakan sepenuhnya di Nusantara,” tulis dalam keterangan di Instagram @ikn_id, Senin (3/3).

Otorita menjelaskan, berbagai infrastruktur penunjang telah siap digunakan, mulai gedung kantor hingga hunian para pegawai. Semua kebutuhan untuk menunjang produktivitas para punggawa pembangunan peradaban baru di IKN ini telah rampung dibangun.

Dengan pemindahan pegawai ini jadi langkah awal pemerintah untuk mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia yang berkelas dunia.

Alasan pemindahan ASN tertunda

Pegawai Otorita resmi berkantor di Nusantara (Dok. IKN)

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan di balik penundaan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota baru Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran pada Oktober 2024 yang mengarahkan pemindahan ASN dimulai pada Januari 2025.

"Menpan dulu pada bulan Oktober, kalau enggak keliru, itu mengeluarkan edaran untuk mulai pindah Januari," kata Basuki dalam program Ngobrol Seru by IDN Times, Kamis (6/2).

Basuki membeberkan bahwa penundaan pemindahan ASN ke ibu kota di Kalimantan Timur (Kaltim) itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, konsolidasi organisasi di berbagai kementerian dan lembaga belum selesai, termasuk pelantikan pejabat eselon I dan pembahasan struktur organisasi.

Kedua, ia juga melihat persiapan prasarana dianggap belum rampung 100%.

Adapun pertemuan Basuki dengan Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2025 pun belum membahas pemindahan ASN ke IKN, melainkan fokus pada peninjauan desain untuk lembaga legislatif dan yudikatif di IKN.