Serangan AS ke Venezuela: Untuk Minyak atau Perang Narko-Terorisme?

Jakarta, FORTUNE - Operasi militer kilat Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, telah memberikan guncangan tambahan pada situasi geopolitik dan pasar energi global. Serangan tersebut menandai implementasi strategi luar negeri terbaru Presiden AS, Donald Trump, yang memprioritaskan kendali langsung atas aset sumber daya di belahan bumi barat.

Ketegangan memuncak pada Jumat pekan lalu saat serangan udara AS menghantam berbagai titik di Venezuela. Menurut laporan The Guardian, ledakan mengejutkan ibu kota Caracas hingga Sabtu dini hari. Tak lama setelah operasi tersebut, Trump mengumumkan pasukan khusus AS telah menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Berdasarkan laporan BBC, pasangan tersebut diterbangkan dari Caracas menggunakan helikopter menuju kapal induk USS Iwo Jima di Laut Karibia.

Perjalanan berlanjut ke Pangkalan Angkatan Laut Guantanamo di Kuba, sebelum mereka dipindahkan ke Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York.

Jaksa Agung AS, Pam Bondi, mengonfirmasi Maduro akan menghadapi persidangan atas dakwaan konspirasi narko-terorisme dan impor kokain.

Motivasi di Balik Serangan

Meskipun narasi resmi Washington berfokus pada pemberantasan narkotika, bukti-bukti di lapangan menunjukkan kepentingan ekonomi lebih besar. Sebagaimana dilansir Al Jazeera, Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 303 miliar barel—sekitar 20 persen dari cadangan dunia.

Namun, produksinya merosot tajam akibat sanksi dan infrastruktur yang terbengkalai.

Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago yang dikutip BBC, Trump secara terbuka menyatakan niatnya untuk memegang kendali atas Venezuela dan mengerahkan perusahaan minyak raksasa AS guna memperbaiki fasilitas migas yang rusak.

"Mereka mengambil semua hak energi kita, mereka mengambil semua minyak kita belum lama ini. Dan kita menginginkannya kembali," ujar Trump merujuk pada nasionalisasi industri minyak masa lalu.

Kondisi sektor migas Venezuela saat ini berada pada titik nadir. Berdasarkan data yang dihimpun Al Jazeera, ekspor minyak negara tersebut merosot dari rata-rata 950.000 barel per hari (bpd) pada November menjadi hanya 500.000 bpd bulan lalu akibat blokade tanker oleh AS.

Francisco Rodriguez, pakar ekonomi yang diwawancarai Al Jazeera, memproyeksikan bahwa jika sanksi dicabut, produksi dapat melonjak hingga 2,5 juta bpd dalam lima tahun. Namun, The Guardian melaporkan kekhawatiran dari para ahli simulasi perang yang memprediksi bahwa langkah "dekapitasi" kepemimpinan ini dapat memicu kekacauan berkepanjangan tanpa jalan keluar yang jelas.

Situasi politik di Caracas tetap cair. Mahkamah Agung Venezuela telah memerintahkan Wakil Presiden, Delcy Rodríguez untuk menjabat sebagai presiden pelaksana.

Di sisi lain, Trump tampak mengesampingkan tokoh oposisi setempat, María Corina Machado, dengan alasan kurangnya dukungan domestik, demikian The Guardian. Langkah itu terbilang mengejutkan karena Machado sebelumnya didukung oleh pemerintahan AS terdahulu.

Langkah ini juga memperkenalkan kebijakan luar negeri baru yang disebut Trump sebagai "Don-Roe Doctrine". Berdasarkan laporan The Guardian, doktrin ini merupakan adaptasi dari Doktrin Monroe yang menegaskan bahwa dominasi militer dan ekonomi AS di belahan bumi barat tidak boleh dipertanyakan lagi.

Reaksi Global

Dunia internasional memberikan respons yang terbelah. Menurut BBC, Rusia dan Cina mengutuk keras serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan, sementara negara tetangga seperti Kolombia mulai menyiagakan militer karena khawatir akan gelombang pengungsi.

Fokus utama dunia saat ini tertuju pada apakah intervensi AS akan mempercepat pemulihan produksi minyak global atau justru menjerumuskan Venezuela ke dalam kekacauan berkepanjangan. Pakar Amerika Latin, Douglas Farah, memperingatkan bahwa tanpa rencana transisi yang matang, skenario "dekapitasi" kepemimpinan ini dapat memicu konflik antarkelompok yang memperebutkan kendali atas sumber daya negara.