5 Strategi Kerja Sama Indonesia–Korea Selatan untuk Dorong Investasi
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menyusun lima strategi ekonomi untuk mempercepat investasi.
Melalui forum kemitraan ekonomi 2026, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga.
Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan pertumbuhan 5,61 persen dan inflasi 3,08 persen.
Jakarta, FORTUNE — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan lima strategi kerja sama Indonesia–Korea Selatan untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.
Strategi tersebut disampaikan dalam Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 dengan fokus pada percepatan investasi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan industri masa depan.
Purbaya menyampaikan pemerintah tetap menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen dengan inflasi sebesar 3,08 persen.
"Kinerja ekonomi Indonesia tetap lebih kuat dibandingkan beberapa negara sejawat lainnya. Resiliensi ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan inflasi yang relatif rendah," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (26/6).
Selain pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Cadangan devisa nasional tercatat setara dengan 5,5 bulan impor, sementara penyaluran kredit terus tumbuh dalam kisaran angka ganda dengan kondisi likuiditas sektor keuangan yang terjaga.
Table of Content
1. Percepatan investasi melalui penyelesaian hambatan usaha
Strategi pertama yang ditawarkan pemerintah adalah mempercepat realisasi investasi melalui penguatan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah menggunakan mekanisme Bottlenecking Task Force atau Satgas Debottlenecking untuk menangani kendala regulasi maupun operasional yang dihadapi investor.
Satgas tersebut menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk melaporkan berbagai hambatan investasi. Setiap persoalan yang masuk akan dibahas dalam rapat koordinasi rutin untuk mencari penyelesaian.
Purbaya menyebut keputusan yang dihasilkan satgas akan dipantau langsung oleh Presiden. Ia juga menyampaikan ancaman pemangkasan anggaran bagi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang menghambat pelaksanaan keputusan terkait percepatan investasi.
"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," tuturnya.
Menurutnya, mekanisme tersebut dibuka bagi seluruh pelaku usaha agar hambatan investasi dapat segera ditangani.
2. Optimalisasi kerja sama perdagangan melalui IK-CEPA
Strategi kedua berfokus pada pemanfaatan perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Pemerintah mendorong agar fasilitas perdagangan yang tersedia dalam perjanjian tersebut dapat meningkatkan arus barang dan memperkuat integrasi rantai pasok.
Selain perdagangan, IK-CEPA juga diharapkan membuka peluang investasi baru melalui peningkatan kerja sama industri antara kedua negara. Integrasi rantai pasok yang lebih kuat dapat mendukung ekspansi bisnis perusahaan Korea Selatan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan produksi global.
3. Pemanfaatan pembiayaan EDCF untuk infrastruktur
Pemerintah juga mendorong penggunaan Economic Development Cooperation Fund (EDCF) sebagai salah satu instrumen pembiayaan proyek strategis.
Melalui EDCF, Korea Selatan memiliki komitmen pembiayaan senilai 1,5 miliar dolar AS untuk periode 2022–2026. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan berbagai sektor infrastruktur prioritas.
Beberapa bidang yang menjadi sasaran pembiayaan antara lain penyediaan air bersih, sanitasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pengembangan smart city.
4. Pengembangan industri EV dan hilirisasi mineral
Strategi berikutnya berkaitan dengan pengembangan industri masa depan, khususnya ekosistem kendaraan listrik (EV). Pemerintah mengajak perusahaan Korea Selatan menggabungkan kemampuan teknologi dengan potensi sumber daya mineral Indonesia.
Indonesia saat ini memiliki posisi penting dalam rantai pasok mineral kritis, termasuk nikel yang berkontribusi sekitar 50 persen hingga 60 persen terhadap pasokan global. Pemerintah mendorong kolaborasi kedua negara untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi.
5. Kepastian kebijakan dan investasi berkelanjutan
Strategi terakhir yang disampaikan pemerintah adalah memperkuat kepastian kebijakan, menjaga pengelolaan fiskal, serta menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Purbaya menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga pertumbuhan hijau dan keberlanjutan dalam kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan.
“Saya sangat yakin bahwa kerja sama yang lebih dalam dengan Korea Selatan melalui kerangka perdagangan yang maju, pembiayaan infrastruktur strategis, dan ekosistem baterai sirkular yang berkelanjutan akan memberikan manfaat yang berarti bagi kedua negara,” ujar Purbaya.
Pemerintah menilai stabilitas ekonomi, reformasi struktural, dan penguatan hubungan bilateral menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia.
FAQ strategi kerja sama Indonesia–Korea Selatan
| Apa fokus utama strategi kerja sama Indonesia–Korea Selatan? | Fokusnya mencakup investasi, perdagangan, infrastruktur, dan industri kendaraan listrik. |
| Apa itu Satgas Debottlenecking? | Satgas Debottlenecking merupakan tim untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi. |
| Berapa nilai komitmen pembiayaan EDCF Korea Selatan? | Nilai komitmen EDCF mencapai 1,5 miliar dolar AS untuk periode 2022–2026. |
| Mengapa Indonesia mendorong kerja sama EV dengan Korea Selatan? | Karena Indonesia memiliki sumber daya mineral kritis seperti nikel untuk rantai pasok baterai. |
