5 Strategi Kerja Sama Indonesia–Korea Selatan untuk Dorong Investasi

Strategi pertama yang ditawarkan pemerintah adalah mempercepat realisasi investasi melalui penguatan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah menggunakan mekanisme Bottlenecking Task Force atau Satgas Debottlenecking untuk menangani kendala regulasi maupun operasional yang dihadapi investor.

Satgas tersebut menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk melaporkan berbagai hambatan investasi. Setiap persoalan yang masuk akan dibahas dalam rapat koordinasi rutin untuk mencari penyelesaian.

Purbaya menyebut keputusan yang dihasilkan satgas akan dipantau langsung oleh Presiden. Ia juga menyampaikan ancaman pemangkasan anggaran bagi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang menghambat pelaksanaan keputusan terkait percepatan investasi.

"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," tuturnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut dibuka bagi seluruh pelaku usaha agar hambatan investasi dapat segera ditangani.

Strategi kedua berfokus pada pemanfaatan perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Pemerintah mendorong agar fasilitas perdagangan yang tersedia dalam perjanjian tersebut dapat meningkatkan arus barang dan memperkuat integrasi rantai pasok.

Selain perdagangan, IK-CEPA juga diharapkan membuka peluang investasi baru melalui peningkatan kerja sama industri antara kedua negara. Integrasi rantai pasok yang lebih kuat dapat mendukung ekspansi bisnis perusahaan Korea Selatan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan produksi global.

Pemerintah juga mendorong penggunaan Economic Development Cooperation Fund (EDCF) sebagai salah satu instrumen pembiayaan proyek strategis.

Melalui EDCF, Korea Selatan memiliki komitmen pembiayaan senilai 1,5 miliar dolar AS untuk periode 2022–2026. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan berbagai sektor infrastruktur prioritas.

Beberapa bidang yang menjadi sasaran pembiayaan antara lain penyediaan air bersih, sanitasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pengembangan smart city.

Strategi berikutnya berkaitan dengan pengembangan industri masa depan, khususnya ekosistem kendaraan listrik (EV). Pemerintah mengajak perusahaan Korea Selatan menggabungkan kemampuan teknologi dengan potensi sumber daya mineral Indonesia.

Indonesia saat ini memiliki posisi penting dalam rantai pasok mineral kritis, termasuk nikel yang berkontribusi sekitar 50 persen hingga 60 persen terhadap pasokan global. Pemerintah mendorong kolaborasi kedua negara untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi.

Strategi terakhir yang disampaikan pemerintah adalah memperkuat kepastian kebijakan, menjaga pengelolaan fiskal, serta menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Purbaya menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga pertumbuhan hijau dan keberlanjutan dalam kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan.

“Saya sangat yakin bahwa kerja sama yang lebih dalam dengan Korea Selatan melalui kerangka perdagangan yang maju, pembiayaan infrastruktur strategis, dan ekosistem baterai sirkular yang berkelanjutan akan memberikan manfaat yang berarti bagi kedua negara,” ujar Purbaya.

Pemerintah menilai stabilitas ekonomi, reformasi struktural, dan penguatan hubungan bilateral menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia.