Utang Luar Negeri RI Naik 6,4% jadi Rp7.117 Triliun, Ini Penyebabnya
- Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia naik 6,4% menjadi Rp7.117 triliun
- Utang pemerintah membengkak 7,6%, dipengaruhi penarikan pinjaman dan aliran modal asing
- Utang swasta turun 1,2%, terutama dari sektor industri pengolahan dan jasa keuangan
Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada triwulan I 2025 naik 6,4 persen (YoY) menjadi US$430,4 miliar atau sekitar Rp7.117 triliun. Pertumbuhan utang ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2024 sebesar 4,3 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, kenaikan utang ini bersumber dari sektor publik dan sektor pemerintah.
“Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat (16/5).
Utang pemerintah membengkak 7,6%
Secara terperinci, utang luar negeri pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat membengkak 7,6 persen (yoy) menjadi US$206,9 miliar. Ramdan menjelaskan, perkembangan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” katanya.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain paling besar untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22,4 persen dari total ULN pemerintah. Sedangkan untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,5 persen.
Utang swasta turun 1,2%
Sementara itu, utang luar negeri swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada triwulan I 2025, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$195,5 miliar atau mengalami penurunan sebesar 1,2 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh utang luar negeri bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9 persen (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total utang luar negeri swasta. Meski demikian, utang luar negeri swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4 persen terhadap total utang luar negeri swasta.
Dengan demikian, BI memandang struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat yang tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6 persen, serta didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total utang luar negeri.
