Delapan Program Prioritas Prabowo pada 2026 Beserta Anggarannya
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya merilis arah pembangunan nasional lewat delapan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dalam pidato pengantar Nota Keuangan di DPR, Jumat (15/8), Prabowo menyebut program-program ini sebagai fondasi dalam menjaga pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan global.
Total anggaran belanja negara 2026 mencapai ribuan triliun rupiah, dengan fokus besar pada sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan rakyat.
Berikut perincian program prioritas beserta anggarannya yang dikutip dari buku Nota Keuangan II beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026:
1. Penguatan ketahanan pangan – Rp164,4 triliun
Anggaran besar disiapkan demi mewujudkan swasembada pangan. Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas, menjaga ketersediaan pangan nasional, serta menyejahterakan petani dan nelayan.
Subsidi pupuk dan bunga pinjaman cadangan pangan pemerintah (CPP): Rp55,7 triliun
Dukungan kepada Bulog: Rp22,7 triliun
Program lumbung pangan melalui Kementerian Pertanian, termasuk cetak sawah 250.000 hektare: Rp22,3 triliun
Pembangunan pergaraman nasional: Rp1,1 triliun
Meski outlook 2025 sempat turun 2,9 persen, alokasi pangan pada 2026 diproyeksikan tumbuh 5,9 persen.
2. Penguatan ketahanan energi – Rp402,4 triliun
Energi tetap menjadi penyerap anggaran terbesar setelah pendidikan. Subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg akan tetap digelontorkan agar masyarakat terlindungi dari gejolak harga global.
Pemerintah juga menyiapkan dana pengembangan energi baru terbarukan (EBT), insentif biodiesel, serta program listrik desa. Infrastruktur energi dipacu guna memperluas akses dan memperkuat transisi energi bersih.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi listrik senilai Rp104,6 triliun, atau naik 17,5 persen dibandingkan dengan perkiraan realisasi 2025 yang mencapai Rp89 triliun.
Di sisi lain, alokasi untuk subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg dipatok Rp105,4 triliun. Angka ini meningkat 11,2 persen dibandingkan dengan outlook 2025 yang berkisar Rp94,7 triliun.
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Rp335 triliun
Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat: siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita.
Selain meningkatkan gizi, MBG juga didesain memberi dampak ekonomi dengan melibatkan UMKM, petani, nelayan, dan peternak dalam rantai pasok pangan.
4. Pendidikan – Rp757,8 triliun
Sektor pendidikan menyerap porsi terbesar, yakni 20 persen dari total belanja negara.
Program Indonesia Pintar (21,1 juta siswa)
KIP Kuliah (1,2 juta mahasiswa)
Beasiswa LPDP (4.000 penerima)
Gaji dan tunjangan guru: Rp178,7 triliun
Pembangunan gedung Sekolah Rakyat: Rp24,9 triliun
Sekolah unggulan Garuda di 9 lokasi: Rp3 triliun
Revitalisasi sekolah dan madrasah: Rp22,5 triliun
Fokus utamanya adalah peningkatan mutu pendidikan, kurikulum, serta kompetensi tenaga pendidik.
5. Kesehatan – Rp244 triliun
Anggaran kesehatan tumbuh 15,8 persen dari outlook 2025.
Bantuan iuran asuransi kesehatan untuk 96,8 juta penerima: Rp69 triliun
Revitalisasi rumah sakit daerah: Rp2,7 triliun
Pemeriksaan kesehatan gratis bagi 130 juta peserta: Rp2,6 triliun
Penurunan stunting, pengendalian penyakit menular, hingga penuntasan TBC senilai Rp2 triliun
Pemerintah menyebut belanja kesehatan ini sebagai investasi jangka panjang pada kualitas SDM.
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM – Rp181,8 triliun
Target pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat ekonomi produktif lokal.
Subsidi bunga kredit: Rp36,5 triliun
Dana desa: Rp60,6 triliun
Program ini diharapkan memperkuat daya saing usaha kecil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi rakyat.
7. Pertahanan, keamanan, dan hukum – Rp424,8 triliun
Pemerintah mengalokasikan Rp185 triliun untuk pertahanan, fokus pada modernisasi alutsista, dan penguatan komponen cadangan.
Sektor keamanan: Rp179,4 triliun
Hukum: Rp60,4 triliun
Program ini juga diarahkan memperkuat stabilitas dalam negeri dan penindakan hukum atas kejahatan korupsi, narkotika, hingga pencucian uang.
8. Investasi, perdagangan, dan perumahan – Rp57,7 triliun
Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah hingga akhir periode, dengan 770.000 unit terealisasi pada 2026.
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Rp33,5 triliun
Dukungan SMF: Rp6,6 triliun
Subsidi bunga: Rp5,6 triliun
Insentif PPN rumah komersial: Rp3,4 triliun
Program ini tidak hanya memperluas akses kepemilikan rumah, tapi juga menghidupkan sektor properti dan konstruksi nasional.
