Sandiaga Siap Jemput Bola Gaet Calon Digital Nomad

Dari kritik tegas Presiden, kata Sandiaga, Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bisa memetik dua peluang besar, yakni digital nomad dan silver economic. Menurutnya saat ini banyak WNA yang bisa bekerja secara jarak jauh dan menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi favorit mereka, karena kenyamanan, keindahan, serta keamanan yang ditawarkan.

“Ini perlu adanya pembaruan dari segi mindset kita untuk menyediakan fasilitas, baik itu visa, visa on arrival yang sudah ada, tapi juga yang kita dorong adalah penggunaan visa B2-11," ujarnya. 

Visa  tersebut akan memberikan kemudahan untuk kunjungan sosio-budaya. Bila para turis memiliki minat untuk tinggal lebih lama lagi, ada second home visa atau bisa difasilitasi melalui pendaftaran KITAS.

Peluang kedua, silver economic yang berfokus untuk mengundang para wisatawan WNA berusia lanjut–di atas 60 tahun–masih, memiliki uang, dan mengontrol US$1,5 triliun. Populasi jenis wisatawan ini ada sekitar satu miliar orang di seluruh dunia dan siap untuk melakukan kunjungan wisata dalam waktu lama di destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan–seperti Bali atau Yogyakarta–untuk menghabiskan waktu pensiun mereka.

Sandiaga tak menampik birokrasi yang rumit dan ungkapan ‘Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah?’ masih kerap ditemui.

“Untuk memperbaiki diri, terkadang kita harus berkaca menghadapi realita, bahwa masih ada kealpaan dan kekurangan. Dari hasil berkaca itu harus jadi dorongan dan penyemangat untuk memperbaiki diri, memperbaiki kekurangan, memperbaiki pelayanan,” kata Sandiaga.

Meski demikian, masyarakat juga harus mengakui adanya berbagai prestasi dan progres positif yang dihasilkan, termasuk kemajuan dalam melakukan reformasi birokrasi.

“Kita harus terus melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala, menjadi kunci berkaca pada diri sendiri, agar rencana dan tindakan untuk perbaikan di masa depan semakin nyata.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan telah menerima berbagai keluhan mengenai pelayanan visa, visa on arrival (VoA), dan KITAS yang dipersulit. Hambatan keimigrasian itupun menurutnya bakal mempersulit investor dan turis masuk ke Indonesia.

Hal ini membuat proses pelayanan yang menyulitkan ini membuat keimigrasian di Indonesia menjadi tidak menarik. Padahal, hal ini pelayanan imigrasi berperan penting dalam melayani investor dan turis mancanegara.

Untuk itu, Jokowi meminta Ditjen Imigrasi harus berorientasi ke persoalan investasi bagi perekonomian. “Kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?” katanya.