Wamenaker Siap Tindak Tukang Palak Pengusaha yang Bikin Gerah
- Aksi premanisme meresahkan dunia industri dan berpotensi menghambat investasi di Indonesia.
- Mengumpulkan stakeholder untuk membahas ini sebagai bentuk respons, Kemnaker akan mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi konkret.
Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, menunjukkan gelagat keras terhadap praktik pemalakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman yang kerap menyasar para pengusaha. Aksi-aksi intimidatif ini dinilai telah meresahkan dunia industri dan berpotensi besar menghambat arus investasi di Indonesia.
“Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan,” ujar Immanuel dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3).
Keluhan mengenai keberadaan ormas yang memalak perusahaan bukanlah isu baru. Jauh sebelum Lebaran datang, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, telah menyampaikan keresahan para pelaku usaha tentang tekanan yang mereka alami. Tekanan tersebut beragam, mulai dari permintaan sumbangan yang tidak wajar, permintaan pekerjaan, hingga upaya penguasaan limbah dan fasilitas perusahaan lainnya.
Situasi ini kian memburuk dengan munculnya aksi ormas yang menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara yang mengarah pada intimidasi. Bahkan, belum lama ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah individu di Bekasi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap sebuah perusahaan.
Mengumpulkan stakeholder untuk membahas ini
Sebagai respons cepat terhadap situasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengundang berbagai pihak terkait guna mencari solusi konkret. Pertemuan tersebut akan melibatkan Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), serta perwakilan pemerintah daerah dari sejumlah wilayah strategis di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.
“Kita akan mulai dari Pulau Jawa sebagai proyek percontohan, lalu diterapkan ke seluruh provinsi. Dengan koordinasi Kemdagri dan Polri, diharapkan langkah ini menjadi gerakan nasional dalam memberantas premanisme yang meresahkan dunia usaha,” kata Immanuel.
Dia meyakini permasalahan ini hanya dapat diselesaikan secara tuntas melalui penegakan hukum. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dan Polri dapat memainkan peran sentral dalam menindak tegas praktik premanisme yang merugikan sektor industri.
“Kemnaker akan menyamakan visi seluruh stakeholder agar memiliki komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
