Rasio Utang 40% dari PDB, Wamenkeu Klaim Masih Aman

Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa pemerintah berupaya untuk menahan rasio utang pemerintah berada di kisaran 40 persen dari PDB. Sementara itu, batas maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen dari PDB.

“Aman, ya,” ujar Juda Agung saat ditemui usai acara CNBC Economic Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (10/2).

Menurut ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memproyeksikan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 40,52 persen dengan nominal Rp9.645 triliun. Angka tersebut berasal dari posisi utang akhir 2024 sebesar Rp8.813 triliun, ditambah pembiayaan utang neto Rp736,3 triliun, serta dampak pelemahan nilai tukar.

Pada 2024, posisi utang pemerintah pada Desember 2024 tercatat Rp8.813,16 triliun, yang terdiri dari pinjaman Rp1.087,17 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) RP7.725,99 triliun atau setara 39,81 persen.

Menurut data Kemenkeu sendiri, utang pemerintah pusat hingga September 2025 mencapai Rp9.408,64 triliun atau setara dengan 40,30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebagai konteks, rasio utang menjadi salah satu catatan lembaga keuangan dalam menilai perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Kemenkeu berupaya untuk memperbaiki tata kelola, kebijakan, dan risiko yang lain.  “Kita siapkan semua, itulah yang saya katakan lesson learned dari Moody’s kemarin, kita harus perbaiki semua,” tuturnya.

Pemerintah juga memastikan defisit APBN berada di bawah 3 persen. Sedangkan pada kuartal I 2025, baseline pertumbuhan ekonomi berdasarkan Kementerian Keuangan sebesar 5,5 persen.

“Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini. Ya ada beberapa pengeluaran yang biasanya lambat, ya kita dorong cepat gitu,” tuturnya.