Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Zulkifli Hasan mengaku pernah bertemu dengan investor dan filantropi asal Amerika Serikat, George Soros, ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Dalam pertemuan tersebut, Soros disebut membawa dana sebesar US$50 juta untuk mendukung program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+ di Indonesia.
“Pertama kali saya terima uang, kerja sama dengan Norwegia. Norwegia sudah ada uangnya, cuma persyaratannya rumit. Akhirnya ditalangi George Soros. George Soros yang datang ke kantor saya taruh uang US$50 juta,” kata Zulkifli dalam acara saat acara Penyaluran Dana Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 di kantor BPDLH, Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut Zulkifli, dana tersebut tidak dapat langsung digunakan lantaran persyaratan pencairan dan pelaksanaan program REDD+ saat itu cukup rumit. Bahkan, hingga masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan berakhir, dana tersebut belum dapat dimanfaatkan.
Zulkifli mengatakan, program REDD+ tersebut telah dirintis sejak dirinya menjadi Menteri Kehutanan pada Oktober 2009. Saat itu, Indonesia mulai membangun kerja sama dengan Norwegia terkait upaya pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.
Menurutnya, perjalanan program tersebut hingga saat ini merupakan perjuangan panjang. Salah satu capaian yang menurutnya penting adalah penyelesaian Sistem Registri Nasional (SRN) karbon.
SRN karbon Indonesia merupakan salah satu sistem yang diakui dunia. Menurut dia, sejumlah regulasi kementerian terkait juga telah diselesaikan untuk mendukung tata kelola perdagangan dan pengelolaan karbon.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli mengatakan, tugasnya saat ini bukan menangani aspek teknis maupun bisnis program tersebut. Perannya lebih pada memastikan program pemerintah berjalan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
“Karena tugasnya menteri koordinator itu mengawal program presiden agar sukses. Saya tidak ikutan teknis, tidak urusan bisnisnya, tidak urus pelaksana-pelaksana, tapi kalau tidak sukses urusan saya,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa pada masa awal pelaksanaan REDD+, pemerintah menghadapi banyak kendala. Menurut dia, pembentukan BPDLH diharapkan dapat membuat pengelolaan dana lingkungan hidup berjalan lebih transparan dan akuntabel. “Zaman saya tidak jalan, saya akui. Sulit sekali karena baru zaman itu,” tuturnya.
BPDLH sendiri dibentuk untuk mendukung pendanaan program pelestarian lingkungan, pengendalian perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar aspek administrasi dan persyaratan tidak justru menghambat pelaksanaan program.
“Jangan gara-gara ini cari alasan terus jadi sulit. Sulitnya sampai hampir tidak bisa jalan,” kata dia.