Jakarta, FORTUNE – Islamic Development Bank (IsDB) mengindikasikan pendanaan senilai US$2,56 miliar atau sekitar Rp45,82 triliun dengan asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS untuk mendukung pembangunan Indonesia pada 2026–2030. Dukungan tersebut akan disalurkan melalui strategi kemitraan yang menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Presiden IsDB Group Dr. Muhammad Al Jasser, mengatakan nilai pendanaan itu belum bersifat final. Jumlahnya masih berpeluang bertambah seiring dengan kemajuan pelaksanaan proyek-proyek yang telah masuk dalam daftar rencana atau pipeline. Peluncuran Member Country Partnership Strategy (MCPS) juga menegaskan kembali komitmen IsDB Group. MCPS memiliki indikasi nilai pendanaan sekitar US$2,56 miliar, tetapi angka tersebut masih bersifat indikatif.
"Jika implementasi dan pelaksanaan proyek-proyek yang saat ini berada dalam pipeline berjalan dengan baik, nilai tersebut dapat ditingkatkan dan diperluas untuk mendukung lebih banyak proyek," ujar Al Jasser, dalam peluncuran MCPS 2026-2030 di Jakarta, Kamis, 8 oktober 2026, melansir kemenkeu.go.id.
MCPS merupakan kerangka kerja sama IsDB dan Indonesia untuk menunjang prioritas pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. Peluncuran strategi tersebut berlangsung bertepatan dengan kunjungan Presiden IsDB Group ke Jakarta.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan peluncuran MCPS menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan jangka panjang Indonesia dengan IsDB, khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi.
"Pada hari ini, kita juga meluncurkan Indonesia–IsDB Member Country Partnership Strategy atau MCPS untuk periode 2026 hingga 2030. Hal ini menandai komitmen baru untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia dan berkontribusi terhadap kemakmuran bersama di antara negara-negara anggota IsDB,” ujar Menkeu Suahasil.
Ia menilai Indonesia telah mampu menjaga pertumbuhan sekaligus stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan. Meski demikian, capaian tersebut perlu ditopang oleh penguatan produktivitas, peningkatan mutu investasi, serta perluasan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Dalam upaya tersebut, kolaborasi dengan IsDB diharapkan tidak hanya menghadirkan dukungan pendanaan, tetapi juga pertukaran pengetahuan dan pengalaman pembangunan. Pengembangan konektivitas dan kapasitas produktif, menurut Suahasil, perlu disertai dengan investasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Suahasil juga menekankan bahwa keberhasilan MCPS tidak semata-mata ditentukan oleh nilai pembiayaan yang dikucurkan. Dampak kerja sama perlu terlihat dari terbukanya peluang ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta kontribusi terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui kemitraan ini, IsDB diharapkan mampu mendorong mobilisasi investasi sekaligus menyediakan keahlian untuk mengubah prioritas pembangunan yang disepakati bersama menjadi manfaat jangka panjang bagi Indonesia.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyebut MCPS 2026–2030 sebagai bagian penting dari perjalanan hubungan Indonesia dan IsDB yang telah terjalin selama lebih dari 50 tahun.
“MCPS selaras dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta dibangun di atas dua prioritas, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan, dan pengembangan industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan yang dibutuhkan untuk transformasi Indonesia. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Strategi yang diluncurkan kali ini merupakan kerangka kemitraan keempat kedua pihak. Penyusunannya mencerminkan perubahan kebutuhan pembangunan nasional serta tantangan yang dihadapi Indonesia. Febrian mengatakan, ruang lingkup kolaborasi tidak terbatas pada pembiayaan. Kerja sama tersebut juga membuka peluang pertukaran pengetahuan, teknologi, jaringan, serta pengalaman pembangunan dari negara-negara anggota IsDB.
Di saat yang sama, Indonesia dapat berkontribusi dengan membagikan pengalaman dan solusi pembangunan kepada negara berkembang lain melalui skema kerja sama Selatan-Selatan atau South-South Cooperation (SSC).
Sebagai anggota pendiri sekaligus pemegang saham IsDB, Indonesia berharap lembaga tersebut terus meningkatkan kinerjanya, menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dan memperbesar dampak pembangunan bagi negara-negara anggota.
Indonesia juga mendorong keterlibatan lebih luas tenaga profesional nasional serta penguatan kolaborasi dengan berbagai institusi yang berada dalam ekosistem IsDB. Melalui MCPS 2026–2030, Indonesia dan IsDB diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjalankan prioritas pembangunan nasional sekaligus memastikan manfaatnya menjangkau masyarakat secara lebih luas.