Apa Itu LIMS yang Diduga untuk Menyadap Presiden Prabowo?

Lawful Interception Management System atau LIMS adalah sistem manajemen pengelolaan aksi penyadapan lewat jaringan telekomunikasi. European Telecommunications Standards Institute (ETSI) menjelaskan lawful interceptions memungkinkan aparat penegak hukum memperoleh data komunikasi dari penyedia layanan telekomunikasi untuk kepentingan penyidikan.

Sistem penyadapan LIMS dapat digunakan untuk mencatat identitas nomor target. Setelah identitas target dimasukan, sistem akan menjalankan proses otorisasi dan verifikasi.

Jenis informasi yang bisa diperoleh LIMS bergantung pada sistem yang dipakai dan kewenangan yang diberikan. Hasil penyadapan dapat berupa isi komunikasi seperti percakapan telepon, pesan teks, dan lalu lintas data internet. Informasi metadata komunikasi juga dapat dilacak mencakup nomor telepon, waktu, durasi, dan pola komunikasi.

LIMS mendukung berbagai jaringan operator seluler, mulai dari 2G hingga 5G. Bahkan, sistem bisa terhubung lewat layanan telekomunikasi berupa jaringan fixed, wireless, jejaring WLAN, WiMax, dan PON. 

LIMS kini berevolusi menjadi vLIMS atau teknologi software berbasis cloud. Sistem terbaru mampu mengelola, melacak, dan mengotomatisasi seluruh data dan sampel secara digital.

Penyadapan ilegal tidak dilakukan dengan menempelkan alat ke perangkat komunikasi target. Sistem ini mengandalkan gerbang penyadapan legal yang disediakan operator.

Dalam prosesnya, aparat akan menetapkan target berdasarkan kebutuhan penyelidikan atau penyidikan yang sah. Identitas target yang mencakup nomor ponsel atau identitas pelanggan akan dimasukkan ke dalam sistem LIMS sesuai standar.

Instruksi kemudian diteruskan ke infrastruktur penyadapan milik operator untuk mengidentifikasi dan menyalin komunikasi yang relevan. Data dikirim ke aparat lewat jaringan VPN berbasis IP.

Di Indonesia, aksi penyadapan diatur berdasarkan kebijakan yang berlaku untuk kebutuhan penegakan hukum. Ketentuan teknis di internal Polri merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beleid tersebut memuat tata cara permintaan dan pelaksanaan penyadapan, pengelolaan informasi, serta pengawasan dan pengendaliannya. Permintaan harus diajukan tertulis oleh aparat dengan menyertakan informasi perkara, tujuan penyadapan, identitas target, dan jangka waktu yang diminta.

Meski telah diatur secara ketat, LIMS memiliki celah penggunaan yang penting diwaspadai. Kasus penyadapan terhadap kepala negara menjadi pengingat teknologi bisa disalahgunakan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat.

Demikian informasi mengenai apa itu LIMS mulai dari pengertian hingga cara kerjanya.