Digitalisasi Belum Merata, Indeks Masyarakat Digital Masih Rendah
Jakarta, FORTUNE – Survei terbaru Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan upaya digitalisasi di Indonesia masih belum merata. Karena itu, tidak mengherankan jika indeks digital masyarakat masih tergolong rendah.
Kominfo baru saja merilis Indeks Masyarakat Digital (IMDI) yang merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi G20. Hasilnya, skor indeks masyarakat Indonesia hanya 37,8 dari skala 1 sampai 100.
Indeks tersebut diukur dalam empat pilar penting, yaitu infrastruktur dan ekosistem dengan skor 40,24, keterampilan digital 49,35, pemberdayaan 22,06, dan pilar digital 40,35.
Survei indeks masyarakat digital ini digelar di 514 kabupaten dan kota. Dalam hal ini, Bali meraih skor IMDI terbesar dengan 47,96. Sedangkan, daerah yang beroleh skor IMDI terendah yakni Maluku Utara 29,00.
“Kementerian Kominfo menemukan indeks masyarakat digital di Indonesia dengan disparitas cukup tinggi antara wilayah satu dengan lainnya. Sehingga tantangan berikutnya adalah bagaimana mengupayakan agar indeks masyarakat digital Indonesia itu lebih merata di Indonesia," kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, dalam keterangan kepada wartawan, dikutip Kamis (22/12).
Pemberdayaan digital
Menurut Johnny, pemerintah telah membangun secara besar-besaran infrastruktur digital, baik itu serat optik, fiber link, microwave link, satelit maupun Base Transceiver Station (BTS). Meski demikian, pembangunan dalam sektor infrastruktur tersebut mesti diimbangi dengan pemanfaatan dan pengembangan digital.
Menkominfo mengakui salah satu tantangan Indonesia sesuai hasil IMDI 2022 berkenaan dengan pilar pemberdayaan. Karenanya, pemerintah bakal memperkuat strategi pemanfaatan teknologi digital agar makin meningkat dan lebih produktif.
“Pilar pemberdayaan ditemukan yang paling rendah. Ini menjadi tantangan ke depan untuk terus ditingkatkan mengingat upaya itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo,” katanya.
Menurutnya, pemerintah saat ini telah berupaya untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur digital dengan melibatkan serta memberdayakan masyarakat. “Ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong Bangga Buatan Indonesia, Berwisata di Indonesia Saja, dan semua kebijakan-kebijakan pemberdayaan dan pemanfaatan infrastruktur digital yang kita telah bangun," ujarnya.
Johnny menyatakan kementeriannya akan terus menggelar penelitian ihwal IMDI pada setiap tahun, dan menjadikannya rekomendasi untuk kebijakan yang tepat sasaran di masa mendatang.
“Pilar mana yang tinggi, pilar mana yang rendah itu perlu diseimbangkan. Dan antar wilayah, mana yang indeksnya tinggi, mana yang indeksnya rendah, itu juga perlu diseimbangkan,” katanya, seperti dilansir dari Antara.
