India Kembangkan Sinyal 6G dan Akan Meluncur Awal 2024

Awal tahun ini, pemerintahan India juga telah menyetujui sembilan reformasi struktural dan prosedural untuk mengatasi kebutuhan likuiditas jangka pendek, serta masalah jangka panjang perusahaan telekomunikasi.

Sebagai bagian dari reformasi ini, pemerintah telah memberikan opsi kepada perusahaan telekomunikasi untuk melakukan moratorium empat tahun atas pembayaran spektrum yang ditangguhkan dan iuran pendapatan kotor yang disesuaikan. Dari tiga perusahaan telekomunikasi, Bharti Airtel dan Vodafone Idea telah memilih moratorium empat tahun.

Saat mengumumkan reformasi pada September, Vaishnaw telah mengatakan akan ada serangkaian reformasi lain untuk sektor telekomunikasi untuk menyelesaikan masalah warisan yang lama tertunda.

“Reformasi yang disetujui pemerintah pada bulan September telah diterima dengan sangat baik. Industri sekarang menyesuaikan diri dengan reformasi tersebut. Banyak tekanan yang ada di industri sekarang berkurang karena reformasi tersebut. Banyak lagi yang harus dilakukan. Kami sudah mengerjakan serangkaian reformasi lain yang akan datang dalam 3-4 bulan,” katanya.

Sebagai bagian dari reformasi yang diumumkan pada September, selain dari moratorium 4 tahun, pemerintah juga telah mengumumkan perubahan seperti perampingan kalender lelang dan penghapusan biaya penggunaan spektrum (SUC) dari lelang, yang telah lama dinanti dari perusahaan telekomunikasi swasta.

Sektor telekomunikasi juga akan dapat menerima 100 persen investasi asing langsung melalui rute otomatis, naik dari 49 persen yang diizinkan sebelumnya.

Selanjutnya, untuk semua lelang di masa mendatang, Departemen Telekomunikasi (DoT) tidak akan meminta bank garansi untuk mengamankan pembayaran angsuran. Sementara jangka waktu spektrum yang dapat diadakan telah ditingkatkan menjadi 30 tahun dari 20 tahun, dengan opsi yang memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi untuk menyerahkan spektrum setelah 10 tahun setelah pembayaran biaya tertentu. Biaya penggunaan spektrum tambahan sebesar 0,5 persen, yang dikenakan pada pembagian spektrum, juga telah dihapus.

Indonesia mulai masuk ke era 5G pada 2021. Namun, belum seluruh kota bisa merasakan jaringan cepat itu. Sejauh ini baru ada di 9 kota besar. Operator yang sudah mengantongi izin laik operasi dari Kementerian Kominfo baru tiga. Mulai dari Telkomsel yang debut pada Mei 2021, dan lantas disusul Indosat pada Juni. Terakhir adalah XL Axiata yang juga mengantongi izin serupa pada Agustus.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyatakan implementasi 5G juga merupakan strategi untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan transformasi digital, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan literasi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara lebih adaptif.

Dia juga memaparkan, menurut riset Institut Teknologi Bandung (ITB), pengembangan jaringan 5G di Indonesia dapat berkontribusi sekitar Rp2.800 triliun atau setara dengan 9,5 persen PDB Indonesia hingga 2030. Hal ini pun mendorong potensi ruang investasi yang sangat besar di sektor 5G.

"Kementerian Kominfo terus mendorong berbagai upaya kooperatif lintas pemangku kebijakan dan seluruh elemen terkait yang produktif bagi pengembangan sektor digital di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/11).