Mengenal Kebijakan PSE yang Bisa Blokir Google, Facebook dkk

Dikutip dari Antara, menurut data Kominfo, sejak 2015 sampai bulan ini terdapat sekitar 4.540 PSE yang terdaftar di Indonesia, dengan terdiri dari 4.472 PSE domestik dan 68 asing. Kominfo pun menyertakan daftar nama PSE yang sudah mendaftar di situs resmi kementerian.

Berdasarkan pantauan Fortune Indonesia, saat artikel ini ditulis, perusahaan teknologi seperti Facebook, Whatsapp, Google, Twitter, Netflix, Instagram, Telegram, dan Zoom belum ada di sistem pendaftaran Kominfo tersebut.

Sementara, PSE asing yang sudah terdaftar di situs resmi Kominfo, di antaranya TikTok, Linktree, Spotify, Change.org, Capcut, dan masih banyak yang lainnya. Demikian pula bagi PSE domestik yang telah terdaftar di situs sama, seperti Tokopedia, Go-Jek, Blibli, Bukalapak, Vidio, Lazada, Shopee, dan lain-lain.

PSE lingkup privat baik domestik maupun asing ini mesti melakukan pendaftaran paling lambat enam bulan sejak sistem pendaftaran PSE efektif pada OSS RBA, yaitu 21 Januari 2022. Dengan kata lain, seperti disebut di muka, tenggat waktu kewajiban pendaftaran ini pada 20 Juli 2022.

Jika mengacu imbauan kewajiban dari Kominfo dan nama-nama yang belum terdaftar tersebut, bukan tidak mungkin akan terkena sanksi dari kominfo, termasuk yang terberat sampai pemutusan akses.

“Pemutusan akses akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah menerima permintaan dari Kementerian/Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PSE lingkup privat dan domestik asing sesuai bidang usaha sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan,” kata Dedy.

Menurutnya, bagi PSE yang sudah mendaftar, perlu mendaftar ulang jika belum sesuai dengan sistem OSS RBA. Sedangkan, bagi PSE lain yang belum melakukan pendaftaran dan memenuhi kriteria wajib daftar, mesti segera melakukan pendaftaran.

Kominfo optimistis PSE platform digital yang saat ini belum masuk basis pendaftaran tersebut sedang dalam proses mendaftar dan patuh pada peraturan berlaku, kata Dedy.

Menurutnya, kewajiban PSE platform digital untuk mendaftar kepada pemerintah ini demi mendorong ruang digital yang aman dan sehat. “Kita bisa mendorong penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar ini untuk turut menjaga ruang digital di Indonesia,” ujarnya.

Kominfo menyebutkan sejumlah manfaat dari pendaftaran PSE privat tersebut, yakni kementerian memiliki sistem yang lebih sistematis dan terkoordinasi untuk seluruh PSE yang ada, kerja sama untuk menjaga kesehatan ruang digital, dan pemutakhiran sistem regulasi.

“Kita ingin tahu apakah PSE itu sudah memiliki sistem yang cukup mumpuni untuk melindungi data penggunanya,” katanya.

Berdasarkan PM Kominfo 5/2020, terdapat enam kategori PSE lingkup privat yang wajib melakukan pendaftaran, yakni PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:

1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik;
4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;
5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau
6. pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.