Comscore Tracker
TECH

Kemenkes Ingatkan Pentingnya Cyber Security saat Telemedisin Menjamur

Serangan siber ransomware sempat menyerang layanan kesehatan

Kemenkes Ingatkan Pentingnya Cyber Security saat Telemedisin MenjamurIlustrasi layanan telemedisin. (Pixabay/Tumisu)

by Suheriadi

Jakarta, FORTUNE - Di tengah menjamurnya telemedisin, Kementerian Kesehatan terus menekankan pentingnya cyber security untum melindungi setiap data pasien dan pelayanan masyarakat. 

Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Ibrahim selaku Governance, Risk and Compliance-Digital Tranformation Office Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada saat pertemuan dengan sejumlah Chief Executive Officer (CEO) untuk membahas pentingnya menjaga keamanan siber di industri layanan kesehatan.  Ia memaparkan pentingnya untuk membangun fondasi infrastruktur IT dan Digital yang aman. 

"Peningkatan keamanan siber khususnya di dunia telemedisin merupakan langkah penting sebagai antisipasi insiden keamanan siber," kata Ahmad melalui keterangan resmi di Jakarta, Minggu (27/11). 

Penanganan insiden keamanan siber bisa melalui upaya mendeteksi, melaporkan, menilai, menangani dan menanggapi serta mempelajari dunia maya insiden keamanan. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung operasional sistem digital layanan kesehatan yang terintegrasi agar tetap terjamin kerahasiaan dan keamanannya. 
 

Serangan siber ransomware sempat menyerang layanan kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dirinya mencontohkan, pada Mei 2017 lalu, dua layanan kesehatan di Jakarta menjadi korban serangan siber ransomware WannaCry, yang menargetkan data-data rumah sakit yang bersifat rahasia dan pribadi, dari data transaksi hingga rekam medis pasien. 

Selain itu, beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia juga sempat dihebohkan dengan isu kebocoran data pribadi yang terjadi di beberapa platform digital. 

Dalam merespon permasalahan ini, pemerintah turun tangan dengan menyusun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022. 

Menurut Ahmad, untuk mengoptimalkan penerapan undang-undang ini, diperlukan keterlibatan berbagai elemen dan partisipasi industri untuk memberikan sosialisasi secara merata kepada masyarakat.

Cyber security di dunia kesehatan perlu dipelajari

pindah faskes BPJS

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dewi Muliaty selaku Direktur Utama PT Prodia Widyahusada Tbk. (Prodia) menyampaikan, cyber security in healthcare adalah topik krusial untuk diangkat karena cyber security ini sangat penting, bagaimana menjaga data yang dimiliki secara berhati-hati. 

"Banyak hal yang perlu dipelajari dan bisa dibagikan melalui pemaparan materi dari para narasumber terkait cyber security ini. Prodia sebagai lab test provider tentu ingin menjadi penyedia pemeriksaan laboratorium yang terpercaya," kata Dewi. 

Menurutnya, reputasi yang kami miliki harus dijaga dengan baik, salah satunya adalah dengan menjaga keamanan data. Pihaknya di Prodia pun selalu berusaha menjadi perusahaan yang terpercaya dalam hal pengamanan data, interaksi data, atau traffic data 

"Mengingat hal yang paling utama yang perlu kita lakukan dalam menjalankan bisnis adalah bagaimana melayani pelanggan dengan aman”, ujar Dewi. 

Cyber Security Associate Director Deloitte Indonesia, Hendro turut pula hadir dan memberikan pemaparan dalam pertemuan. Beliau menjelaskan bagaimana lanskap layanan kesehatan konvensional dan digital di Indonesia serta peluang ancaman dan gangguan siber yang dapat terjadi di industri layanan kesehatan. 

"Pelayanan kesehatan mulai bergerak ke bidang transformasi digital, untuk mempermudah pasien dalam mengakses jasa kesehatan dimanapun mereka berada," kata Hendro.

Menurutnya, peningkatan adopsi pada pelayanan jasa kesehatan di bidang teknologi juga sudah sangat terlihat, yang mana sekitar 80 persen layanan kesehatan akan melanjutkan road technology map.

Related Topics

Related Articles