Bappenas: 30% UMKM Siapkan Dana Operasional Cadangan
Dana cadangan dibutuhkan dalam situasi seperti pandemi.
Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi. (Dok. Bappenas)Jakarta, FORTUNE – Sebanyak 30 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia berencana menyiapkan dana operasional cadangan guna menghadapi berbagai situasi tidak terduga yang berdampak buruk bagi bisnis yang mereka jalankan.
Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Ahmad Dading Gunadi mengatakan, situasi buruk seperti pandemi Covid-19, mengakibatkan pendapatan dan tabungan UMKM hilang.
“Ada tiga tantangan utama yang dihadapi UMKM ke depan, yakni berkaitan dengan transformasi digital, ekspansi usaha, dan biaya operasional, di mana UMKM berencana membentuk dana cadangan ke depan,” ujar Dading dalam pantauan webinar side event G20, Senin (23/5).
Tantangan selain dana operasional
Dading juga mengungkapkan beberapa data yang dihimpun pihak Kementerian PPN selama pandemi, sebanyak 55 persen usaha kecil menunda melakukan ekspansi usaha. Mereka pun kini terpaksa butuh waktu lebih lama untuk meningkatkan usaha akibat situasi yang tidak menentu.
Lalu, ada pula 40 persen UMKM berharap segera membawa usaha mereka untuk bertransformasi secara digital, paling tidak menggunakan platform e-commerce untuk menjual produk-produk yang dihasilkan. Pasalnya, ada 94 persen konsumen jasa digital berniat melanjutkan konsumsinya setelah pandemi terlewati.
Berbagai upaya pemerintah
Pemerintah tidak tinggal diam melihat berbagai tantangan yang dihadapi UMKM ini. “Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, seperti mensubsidi biaya operasional yang dikeluarkan UMKM dan memediasi UMKM penyewa toko dengan pelaku usaha pusat belanja, agar biaya sewa jadi lebih mudah,” katanya.
Selain itu, pemerintah terus perkuat rantai pasok dan jaringan logistik UMKM dengan mendorong kemitraan, peningkatan produktivitas, modernisasi jasa logistik, dan meningkatkan keahlian digital para pelaku UMKM.
“Kami juga menyediakan mediasi dan diskusi di antara asosiasi usaha di seluruh sektor dengan UMKM, termasuk sektor keuangan dan logistik,” ucapnya.
Database UMKM terintegrasi
Untuk memaksimalkan UMKM di Indonesia, Pemerintah Indonesia kini sedang membuat database UMKM yang saling terintegrasi. Kementerian Koperasi dan UKM memimpin proyek ini dan mulai mengumpulkan data terkait UMKM dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sampai dua tahun ke depan.
“Salah satu persoalan UMKM adalah database yang masih tidak terintegrasi antara beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah mendesain pembangunan database UMKM terintegrasi tahun lalu, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Dading.
