Bantu UMKM jadi Bagian Rantai Pasok Global, BUMN Tingkatkan Pembiayaan
Legalisasi UMKM dengan pemberian NIB jadi salah satu solusi.
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kata sambutan pada acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB). (ANTARAFOTO/Dhemas Raviyanto)Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menargetkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk menjadi bagian rantai pasok global. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengimbau perusahaan pelat merah mendukung langkah tersebut dengan cara meningkatkan pembiayaan ke sektor UMKM.
Menurut Erick, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, Indonesia harus memiliki fondasi kuat yang berdasarkan ekonomi kerakyatan dan UMKM. “BUMN tetap fokus pada aspek pembiayaan dan pendampingan, dan membantu membuka pasar bagi para pelaku UMKM,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Fortune Indonesia, Kamis (7/7).
Dia menuturkan, Jokowi sebelumnya menargetkan proporsi pembiayaan untuk UMKM dapat mencapai 30 persen pada tahun 2024, dan diharapkan meningkat hingga 50 persen. Pemerintah akan memastikan kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM tahun ini sudah mencapai Rp338 triliun, naik dari sebelumnya di angka Rp260 triliun.
Pentingnya sistem OSS
Penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) dalam menyalurkan pembiayaan bagi UMKM menurut Erick perlu ditingkatkan. Selama ini pembiayaan UMKM sulit dalam mendapatkan data, namun di era saat ini lebih terbuka, penyaluran dana diharapkan bisa lebih tepat sasaran.
Alhasil, dia optimistis bahwa OSS yang diterapkan akan berjalan optimal. Hal ini terbukti pada Holding ultra mikro (BRI, PNM, dan Pegadaian) yang mampu menumbuhkan 7,1 lapangan kerja dengan pembiayaan satu sampai empat juta rupiah tanpa agunan kepada nasabah PNM Mekaar.
“Artinya, kalau kita mau, kita bisa. Di saat yang sulit kita buktikan ekonomi kita tumbuh,” ujarnya.
NIB sebagai solusi masalah pendataan
Pendataan masih menjadi masalah utama dalam mengelola UMKM di Indonesia. Salah satu langkah untuk mengatasi data UMKM yang belum akurat adalah dengan mendorong legalitas UMKM melalui pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dengan legalitas yang sah dan pendataan yang terintegrasi dalam OSS, UMKM diharapkan naik kelas dan dapat lebih berkembang, terutama melalui pendanaan yang diberikan pemerintah. “Kementerian Investasi, BUMN, dan KemenkopUKM, kami berkolaborasi melakukan kemudahan (bagi UMKM), tidak hanya (untuk) mendapatkan izin, tapi juga mendapatkan pembiayaan,” ucap Erick.
Pentingnya kolaborasi antar lembaga
Erick mengatakan diperlukan kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem rantai pasok UMKM yang berkesinambungan bagi dunia bisnis global. Untuk itu, kerja sama antar kementerian menjadi salah satu fokus yang dilaksanakan Kementerian BUMN dalam mengelola sektor UMKM tanah air.
“Ada keseimbangan dan kesinambungan. Ekonomi kit aini perlu keseimbangan seperti membuat kopi, air panas, gula, diaduk supaya merata dan enak. Ekonomi yang kita bangun harus seimbang,” ujar Erick Thohir. “Jadi. Nggak bisa berdiri sendiri kalau di antara Kementerian tidak berkolaborasi dan kami tentu tidak jeruk makan jeruk. Tugas Pak Bahlil, Pak Teten, Kadin, tidaka akan saya ambil.”
