Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil melalui pemanfaatan bauran bioetanol E20.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional jenis bensin mencapai 40 juta kiloliter (KL) per tahun. Sedangkan untuk mendukung implementasi program bauran bioetanol E20, dibutuhkan setidaknya 4 juta KL etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut.
"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter. Dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter," ujar Bahlil di Jakarta, dikutp Senin (29/6).
Di sisi lain, kilang Balikpapan yang diresmikan pada Januari 2026 lalu turut berkontribusi sebanyak 5,5 juta KL bensin. Sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta KL.
Untuk menekan impor yang masih tersisa, pemerintah akan menjalankan Program E20 dengan mencampurkan 20 persen etanol ke dalam bensin. Bahlil menyebut kebijakan tersebut mengadopsi keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor solar. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol dalam negeri.
Menurutnya, pemerintah dapat bertindak sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.
"Pembuatan etanol dengan bahan baku dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ungkapnya.
Selain mengurangi impor bensin, Bahlil menegaskan implementasi program E20 juga dapat memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional.