Comscore Tracker
BUSINESS

3 Skema Bisnis Pengisian Baterai Kendaraan Listrik

Pemerintah siapkan insentif untuk percepatannya.

3 Skema Bisnis Pengisian Baterai Kendaraan ListrikProses charging mobil listrik. (ShutterStock/buffaloboy)

by Eko Wahyudi

Jakarta, FORTUNE – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur tiga skema bisnis perizinan berusaha untuk Infrastruktur Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Hal ini sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"Secara garis besar skema bisnis dan perizinan berusaha untuk Badan Usaha SPKLU terbagi menjadi skema provider, skema retailer, dan skema kerjasama. Sementara untuk badan usaha SPBKLU hanya diwajibkan memiliki nomor identitas SPBKLU," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam keterangannya, Rabu (22/9)

Rida menjelaskan bahwa skema provider berarti menyediakan tenaga listrik sendiri kemudian menjual kepada konsumen KBLBB. Adapun, untuk skema ini diperlukan Penetapan Wilayah Usaha, IUPTL Terintegrasi dan Nomor Identitas SPKLU.

Kemudian, untuk skema retailer adalah dengan membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero) atau Pemegang Wilayah Usaha Lain kemudian menjual atas nama badan usaha sendiri, skema ini memerlukan Penetapan Wilayah Usaha, IUPTL Penjualan dan Nomor Identitas SPKLU.

Terakhir, skema kerjasama yakni sebagai mitra PT PLN (Persero) atau Pemegang Wilayah Usaha lainnya, hanya diwajibkan memiliki Nomor Identitas SPKLU. Untuk perizinan lainnya cukup dengan Perizinan milik PT PLN (Persero) atau Pemegang Wilayah Usaha lainnya.

1. Pemerintah siapkan insentif

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur SPKLU pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif. Di antaranya, pemberian insentif tarif curah sebesar Rp714/kWh untuk Badan Usaha SPKLU, dengan tarif penjualan maksimal Rp2.467/kWh, serta keringanan biaya penyambungan dan/atau jaminan langganan tenaga listrik serta Pembebasan Rekening Minimum selama dua tahun pertama untuk Badan Usaha SPKLU yang bekerjasama dengan PT PLN (Persero).

2. Perizinan infrastruktur KBLBB disederhanakan

Perizinan berusaha infrastruktur pengisian KBLBB kembali disederhanakan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021. Di mana, sebelumnya penetapan wilayah usaha untuk SPKLU membutuhkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, namun saat ini dapat digantikan dengan dokumen bukti kepemilikan lahan SPKLU atau perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan SPKLU.

Sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (2) dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, pemegang IUPTLU termasuk badan usaha SPKLU memiliki kewajiban pelaporan dengan menyediaan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Dalam mempercepat perizinan berusaha, saat ini pemerintah juga telah melakukan upaya penyederhanaan melalui platform sistem Online Single Submission Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-PBBR) untuk perizinan usaha secara daring. Dalam penerapannya sistem OSS PBBR masih terus dilakukan penyempurnaan dan untuk sementara beberapa perizinan Non-KBLI khususnya untuk Penetapan Wilayah Usaha dan Nomor Identitas SPKLU dan SPBKLU saat ini masih dilakukan di luar OSS PBBR melalui Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional ESDM.

"Ke depannya diharapkan sistem OSS PBBR juga akan terintegrasi dengan Aplikasi Perizinan ESDM sehingga dapat lebih mempermudah bagi Badan Usaha dalam melakukan proses Perizinan Berusaha," ujar Rida.

3. Pemerintah siapkan roadmap SPKLU

Kementerian ESDM saat ini bekerjama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT PLN (Persero) dan PT Len Industri (Persero) menyusun kebijakan roadmap SPKLU hingga tahun 2024. Kerjasama berbagai pihak dalam ekosistem KBLBB di Indonesia sangat diperlukan agar era kendaraan listrik segera terwujud.

Saat ini Kementerian ESDM sedang menyiapkan sistem informasi integrator untuk SPKLU dan SPBKLU sehingga nantinya dapat memudahkan akses informasi dan perizinan bagi Badan Usaha SPKLU dan SPBKLU, juga memudahkan monitoring bagi Kementerian/Lembaga terkait.

Related Articles