Erick Thohir Minta PMN Rp7,5 T Buat Garuda Indonesia Segera Dicairkan

Jakarta, FORTUNE – Menteri BUMN, Erick Thohir, berharap penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) agar dapat segera dicairkan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui maskapai penerbangan nasional itu disuntik modal Rp7,5 triliun melalui skema PMN.

Erick menilai PMN untuk Garuda Indonesia perlu segera cair apalagi jika mempertimbangkan kondisi industri penerbangan nasional yang tengah mencoba pulih.

"Garuda dulu kita harap (PMN) segera cair, apalagi kita lihat industri penerbangan mesti kita jaga, apalagi harga tiket pesawat ini kan sangat mahal," ujar Erick dalam keterangannya, Rabu (17/8).

Namun, dia menegaskan bahwa masih ada beberapa faktor penentu harga tiket lainnya seperti harga avtur yang tinggi dan beberapa rute penerbangan yang belum pulih. "Jumlah pesawat yang ingin dibeli juga sulit hari ini karena Boeing dan Airbus mengurangi produksinya," ujarnya.

Meski faktor tersebut memberatkan, namun Erick optimistis Garuda mampu memanfaatkan momentum kebangkitan industri pesawat sekaligus berperan menjaga harga yang terjangkau.

Suntikan modal dari negara, menurutnya, dapat menjadi stimulus bagi Garuda supaya bisa segera menambah volume penerbangan.

Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra, berharap PMN bisa dicairkan pada tahun ini. "Kami ikutilah prosesnya. Negara yang ada aturannya, kami ikuti. Saya sih penginnya cair minggu depan," kata Irfan, Jumat (12/8).

Ia kembali memastikan, pencairan PMN ini akan dilakukan tahun ini.  Saat ini, emiten bersandi saham GIAA itu tengah menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum pemberian PMN.

"Ada implikasi terhadap pemegang saham yang lain. Di nilai saham berapa? Ini membutuhkan kehati-hatian dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan fair," katanya.

Komisi VII DPR RI juga telah memberikan persetujuan untuk rights issue pada awal bulan lalu. Dalam kesimpulan rapatnya, Komisi VII menyebut dana tersebut akan berasal dari cadangan pembiayaan investasi dalam APBN 2022.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meminta maskapai untuk menyediakan tiket pesawat dengan harga terjangkau demi menjaga konektivitas antarwilayah di Indonesia dan keberlangsungan pelayanan jasa transportasi udara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2022 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2022, pemerintah mengizinkan maskapai untuk memungut tarif tambahan pesawat jet dengan porsi maksimal 15 persen dari tarif batas atas. Sementara, pesawat propeller maksimal 25 persen dari tarif batas atas.