Genjot Ketahanan Energi, Pemerintah Fokus Garap 11 Wilayah Kerja Papua
- Pemerintah melalui Ditjen Migas ESDM fokus mengembangkan 11 Wilayah Kerja migas di Papua hingga 2026, mencakup tahap produksi, pengembangan, dan eksplorasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
- Laode Sulaeman menegaskan peningkatan produksi minyak dan gas Papua dilakukan lewat pengembangan lapangan baru, reaktivasi sumur idle, serta penerapan teknologi seperti fracking dan Enhanced Oil Recovery.
- Kebijakan Dana Bagi Hasil dan Participating Interest 10 persen memberi peluang besar bagi pemerintah daerah Papua untuk meningkatkan ekonomi lokal serta investasi pada pendidikan dan keterampilan masyarakat.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong Papua sebagai wilayah pendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan sektor hulu migas yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman mengatakan hingga Mei 2026, terdapat 11 Wilayah Kerja (WK) migas di area Papua yang mencakup tahap produksi, pengembangan, hingga eksplorasi. Wilayah produksi antara lain dikelola oleh BP Berau, Petrogas Besin, Petrogas Island Limited, serta PT Pertamina EP.
Sementara pada wilayah produksi, pengelolaan dilakukan oleh BP Berau, Petrogas Besin, Petrogas Island Limited, serta PT Pertamina EP. Dan, area pengembangan dikerjakan oleh Genting Oil Kasuri, dengan sejumlah wilayah eksplorasi mencakup Bobara, Semai Tiga, dan Gaya.
Dengan situasi tersebut, Laode mengatakan Papua menjadi salah satu kawasan strategis bagi masa depan pengembangan migas di Indonesia.
"Masa depan Papua tidak hanya digantungkan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya," ujar Laode dalam siaran pers, Senin (11/4).
Pihaknya terus memacu produksi minyak bumi Papua yang saat ini baru mencapai 14 mbopd dan gas bumi sebesar 2.000 mmscfd. Upaya itu ditempuh melalui pengembangan lapangan baru, reaktivasi sumur idle, hingga penerapan teknologi seperti fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), dan horizontal drilling pada lapangan eksisting.
Menuurtnya, kehadiran industri hulu migas di Papua dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah, termasuk penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal.
Pemerintah daerah di Papua memiliki kesempatan besar untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri melalui kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pemberian Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.
"Melalui mekanisme DBH dan PI 10 persen, pemerintah daerah diharapkan dapat menginvestasikan kembali pendapatan migas tersebut pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal," ujar Laode.
Pada proyek terbaru BP Tangguh yaitu UCC Ubadari, dari total sekitar 4.018 tenaga kerja pada fasilitas UCC, sebanyak 1.330 pekerja atau sekitar 33 persen merupakan tenaga kerja asal Papua, dan 929 tenaga kerja berasal langsung dari wilayah Bintuni dan Fakfak.
Dengan berbagai proyek strategis tersebut, pemerintah optimis sektor hulu migas akan menjadi motor penggerak utama bagi kemandirian ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan serta dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Papua.
