Harga Bahan Baku Naik 40%, Industri Tekstil Hadapi Tekanan Ganda
- Harga bahan baku tekstil naik hingga 40% akibat lonjakan harga minyak dunia dan konflik di Timur Tengah, memicu tekanan besar bagi industri TPT nasional.
- Kenaikan biaya produksi diperkirakan menular ke sektor kain dan pakaian jadi dalam beberapa minggu, dengan potensi kenaikan harga ritel sekitar 10%.
- Industri tekstil menghadapi gejala deindustrialisasi dini karena impor tinggi dan kebijakan yang belum mendukung produksi lokal, membuat banyak pabrik tutup dan utilisasi rendah.
Jakarta, FORTUNE — Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tekanan baru seiring lonjakan harga bahan baku yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak dunia hingga sekitar US$110 per barel ikut mendorong harga bahan baku utama tekstil hingga melonjak signifikan dalam waktu singkat.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, harga paraxylene—yang merupakan bahan baku utama polyester—telah mencapai sekitar US$1.300 per ton, naik sekitar 40 persen dalam dua pekan terakhir.
Ia mengatakan, dampak kenaikan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh industri hilir. Namun demikian, ia memperkirakan efek berantai (domino effect) yang akan terjadi secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan.
“Dalam satu minggu ke depan, kenaikan harga akan mulai dirasakan produsen kain, dan dua minggu berikutnya akan merambat ke sektor pakaian jadi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4).
Kenaikan biaya produksi diperkirakan akan berdampak pada harga jual produk di tingkat konsumen. APSyFI memproyeksikan penyesuaian harga di sektor ritel dapat mencapai sekitar 10 persen.
Di sisi lain, permintaan pasar dinilai masih relatif stabil, bahkan cenderung meningkat. Hal ini didorong oleh kenaikan harga bahan baku impor yang membuat produk berbasis bahan lokal menjadi lebih kompetitif.
“Hingga saat ini, pasokan bahan baku dalam negeri untuk polyester maupun rayon masih tersedia. Tidak ada kendala dari sisi barang, hanya harganya yang meningkat,” kata Redma.
Meski pasokan tersedia, tingkat utilisasi industri tekstil nasional masih belum optimal. APSyFI mencatat utilisasi produsen polyester saat ini masih di bawah 40 persen, sementara produsen rayon berada di kisaran 70 persen.
Rendahnya utilisasi ini menurutnya disebabkan oleh ketidakpastian pasar dan praktik perdagangan yang dinilai tidak adil di dalam negeri.
“Banyak pelaku industri yang sudah berhenti memilih tidak beroperasi kembali selama praktik unfair di pasar domestik masih terjadi,” ujarnya.
Produsen yang masih beroperasi saat ini cenderung hanya melayani pelanggan loyal, sementara konsumen yang sebelumnya bergantung pada bahan baku impor tidak menjadi prioritas.
Bayang-Bayang Deindustrialisasi
Di tengah tekanan biaya, sektor tekstil juga menghadapi persoalan struktural. Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menilai industri TPT nasional tengah mengalami gejala deindustrialisasi dini.
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir puluhan pabrik telah tutup. Kondisi itu kian diperparah dengan tingkat impor yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor benang meningkat 84 persen dan kain 50 persen dalam lima tahun terakhir.
Menurutnya, lonjakan impor menjadi faktor utama melemahnya industri domestik. “Pasar domestik semakin dikuasai produk impor, sementara industri lokal justru terus menyusut,” kata Agus.
Ia juga menilai kebijakan industri selama ini belum berpihak pada penguatan produksi dalam negeri, sehingga program substitusi impor dinilai belum berjalan efektif.
Kombinasi tekanan harga bahan baku dan persoalan struktural dinilai dapat memperdalam tantangan industri tekstil ke depan.
Di satu sisi, kenaikan harga global bersifat siklikal. Namun di sisi lain, lemahnya daya saing industri domestik berpotensi menjadi risiko jangka panjang jika tidak diatasi melalui kebijakan yang lebih terintegrasi.
Pelaku industri berharap pemerintah dapat memperkuat ekosistem industri TPT, mulai dari pengendalian impor hingga penciptaan iklim usaha yang lebih adil, guna mencegah tekanan berlanjut terhadap sektor manufaktur yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.
