Harga TBS Tak Kunjung Naik, Petani Sawit Minta DMO dan DPO Dihapus

Harga TBS di dalam negeri lebih rendah hingga 60 persen dari harga minyak sawit mentah (CPO) dunia. Menurut Gulat, perbedaan harganya secara domestik dan internasional disebabkan oleh sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah seperti DMO dan DPO.

Selain itu, faktor yang membuat harga TBS domestik rendah adalah biaya fiskal eksportasi CPO, yakni bea keluar (BK), dan pungutan ekspor (PE). “Ini semuanya beban. Maka tergeruslah harga dari Rp20.400 menjadi Rp8.000. Ini sangat mencengangkan," katanya.

Petani berharap pemerintah segera menghapuskan 'beban-beban' yang selama ini menjatuhkan harga TBS petani. Dua di antaranya, yaitu DMO dan DPO, bisa mulai segera dihapuskan agar bisa kembali memperbaiki harga TBS petani di dalam negeri.

"Kalau untuk BK (Bea Keluar) dan PE (Pungutan Ekspor) kami setuju tetap dilanjutkan. Tapi kalau untuk yang 3 beban (DMO, DPO dan FO), itu harus dihapus,” ujarnya.

Program percepatan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan sejumlah produk turunannya ditetapkan mencapai 3,41 juta ton. Namun, dalam perkembangannya, realisasi ekspor saat ini baru 1,2 juta ton. Ada beberapa kendala yang menyebabkan realisasi ekspor CPO dan turunannya tidak maksimal.

Kebijakan mempercepat ekspor diambil setelah pemerintah mencabut larangan ekspor dan menggantinya dengan kebijkan DMO CPO dan sejumlah produk turunannya. Program percepatan ekspor itu bertujuan mengosongkan (flush out) tangki-tangki CPO yang penuh selama larangan ekspor berlangsung. Tujuannya adalah agar serapan dan harga TBS sawit di tingkat petani naik.

Pemerintah memprediksi pelaksanaan ekspor CPO dan produk turunannya bisa kembali normal dalam dua minggu ke depan sehingga harga TBS petani bisa naik.

"DMO dan DPO menurut kami bukan permasalahan utama yang menyebabkan lambatnya ekspor," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional dan Perjanjian Internasional Kemenko Marves, Firman Hidayat, saat konferensi pers virtual, Selasa (28/6).