Kemendag Optimalkan SRG dan PLK di Lampung
- Kementerian Perdagangan mengoptimalkan SRG dan PLK untuk mendukung perekonomian Tanah Air.
- Provinsi Lampung dipilih sebagai fokus optimalisasi karena memiliki potensi dengan 7 gudang SRG di 6 kabupaten.
- SRG memberikan alternatif pembiayaan, sedangkan PLK menciptakan efisiensi rantai perdagangan dan harga transparan di pasar komoditas.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus berupaya mendukung perekonomian Tanah Air melalui, salah satunya, optimalisasi peran Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).
Dua instrumen perdagangan itu berada di bawah pengawasan Bappebti, dan berfungsi mendukung program Kemendag, seperti pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Optimalisasi SRG dan PLK dilakukan dengan menggandeng PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung.
Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, menyatakan Provinsi Lampung dipilih karena potensinya. Daerah itu memiliki tujuh gudang SRG yang dibangun Kementerian Perdagangan. Ketujuh gudang SRG tersebut tersebar di enam kabupaten, yaitu Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Selatan Natar. Selain itu, ada dua gudang swasta yang terletak di Bandar Lampung dan Metro.
Kemudian, total transaksi SRG di Provinsi Lampung mencapai Rp27,01 miliar dengan total pembiayaan Rp3,92 miliar dalam kurun 2014—2024.
"Sebagai salah satu instrumen kunci dalam mendukung program prioritas Kementerian Perdagangan, pengembangan SRG dan PLK membutuhkan sinergi yang kuat antara berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penandatanganan MoU ini menjadi komitmen nyata dalam memperkuat ekosistem SRG dan PLK di Provinsi Lampung," ujar Tirta dalam siaran pers, Selasa (11/3).
SRG merupakan instrumen yang memberikan alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan untuk pemilik barang di gudang SRG selama masa penyimpanan. Dengan skema ini, SRG berperan menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas.
Perihal PLK, instrumen tersebut menciptakan efisiensi rantai perdagangan di pasar komoditas. PLK juga merupakan sarana pembentukan harga yang transparan, dan penyedia bahan baku berkualitas bagi industri pengolahan atau pabrikan.
Bappebti menyatakan total transaksi PLK mencapai Rp3,629 miliar pada 2023. Nilai transaksi PLK itu bahkan melonjak pesat hingga Rp11,79miliar pada 2024. Komoditas yang sering ditransaksikan meliputi lada, kopi, jahe, mocaf (modified cassava flour), dan beras.
Dengan langkah tersebut, Tirta berharap menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Direktur Utama PT KBI, Budi Susanto, mengapresiasi inisiatif Kemendag dalam mengembangkan SRG dan PLK di Lampung.
Ia berkomitmen meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga manfaat SRG dan PLK dapat lebih dipahami serta diimplementasikan secara optimal oleh masyarakat pelaku usaha Lampung.
“Peran PT KBI sebagai pusat registrasi SRG akan ditingkatkan melalui kerja sama yang sinergis dengan lembaga perbankan, termasuk PT BPD Lampung,” ujar Budi.
Direktur Utama PT BPD Lampung, Mahdi Yusuf, menyatakan penandatanganan MoU ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui instrumen SRG dan PLK.
Ia optimistis langkah ini meningkatkan produktivitas dan mewujudkan ketahanan pangan, serta mendorong ekspor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Lampung.
“PT BPD Lampung berkomitmen untuk mendukung pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha dengan resi gudang sebagai jaminan, sekaligus memastikan kelancaran dan kepatuhan prosesnya,” kata Mahdi.
