Jakarta, FORTUNE— Akses pembiayaan hijau bagi pengusaha perempuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih menghadapi sejumlah persoalan.
Hal ini dibahas dalam EmPower National Forum 2026: Scaling-Up Women’s Access to Finance for Climate Action yang digelar oleh Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), PT Permodalan Nasional Madani, dan KUMPUL di Jakarta.
Forum tersebut mempertemukan lebih dari 100 peserta dari pemerintah, lembaga pembiayaan, sektor swasta, organisasi pembangunan, akademisi, hingga komunitas kewirausahaan perempuan untuk membahas pengembangan ekosistem pembiayaan iklim yang lebih inklusif dan responsif gender.
Perempuan adalah tulang punggung ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan solusi iklim. Namun, dinilai menjadi kelompok yang paling rentan sekaligus masih menghadapi berbagai ketimpangan di berbagai lini kehidupan. Ketimpangan ini, akan semakin memburuk ketika krisis iklim terjadi.
Data FAO menunjukkan bahwa petani perempuan menghasilkan 60–80 persen pangan di negara-negara berkembang, tetapi mereka hanya menguasai kurang dari 20 persen kepemilikan lahan. Padahal, jika perempuan memiliki akses setara terhadap sumber daya produktif, hasil panen bisa meningkat 20–30 persen sehingga 150 juta orang bisa terbebas dari kelaparan.
Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati, mengatakan pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang terbukti efektif.
“Studi telah memperlihatkan bahwa apabila perempuan mendapat kendali lebih besar atas sumber daya produktif, maka akan menghasilkan dampak yang jauh lebih luas. Ini bukan sekadar retorika, melainkan bukti bahwa memberdayakan perempuan adalah strategi ketahanan yang paling efisien secara ekonomi,” ujarnya.
Forum ini merupakan bagian dari program EmPower: Women for Climate-Resilient Societies Programme (Phase II) yang dijalankan oleh UN Women bersama United Nations Environment Programme (UNEP), dengan dukungan pemerintah Selandia Baru, Jerman, Swedia, dan Swiss.
Di Indonesia, program EmPower berfokus pada penguatan aksi iklim responsif gender, pengembangan mata pencaharian tangguh iklim, hingga perluasan akses pembiayaan hijau bagi perempuan pelaku usaha.
Implementasi program dimulai pada 2025 melalui proyek percontohan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sebelum diperluas ke Jawa Barat dan Jawa Timur pada awal 2026.
Melalui kolaborasi dengan PNM, lebih dari 6.000 pengusaha perempuan ultra mikro telah memperoleh pelatihan kapasitas usaha serta akses pembiayaan untuk mendukung adopsi teknologi cerdas iklim (climate-smart technology). Program ini juga memperkenalkan empat jenis teknologi adaptasi iklim dan melibatkan 21 pelatih lokal di sejumlah wilayah implementasi seperti Sulamu, Suralaga, Dampit, dan Cibodas.
EVP Development Service Management PNM, Razaq Manan Ahmad, mengatakan perubahan iklim mulai berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha perempuan ultra mikro, terutama pada kestabilan pendapatan.
“PNM mulai mendorong layanan keuangan yang lebih responsif terhadap risiko iklim, sekaligus membangun kemitraan agar perempuan pelaku usaha memiliki akses pada pengetahuan dan teknologi adaptasi untuk menjadi lebih tangguh,” katanya.
Selain diskusi panel dan fireside chat, forum ini juga menampilkan berbagai praktik lapangan terkait pemanfaatan teknologi cerdas iklim oleh perempuan pelaku usaha. Salah satu sesi utama bertajuk Shaping the Future of Climate Finance: From Access to Scalable Impact membahas peluang pengembangan model pembiayaan iklim yang dapat diperluas secara nasional.
Founder & Chairperson KUMPUL, Faye Wongso, menilai perempuan memiliki posisi penting dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis adaptasi iklim.
“Perempuan bukan hanya penerima manfaat dari program iklim, tetapi juga pemimpin dalam adaptasi iklim. Kami secara aktif menguji dan membuktikan model bisnis yang berhasil, sekaligus mengidentifikasi mekanisme de-risking yang paling efektif agar solusi ini dapat berkembang dalam skala besar,” ujarnya.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan berharap pengembangan pembiayaan iklim di Indonesia tidak hanya berorientasi pada transisi hijau, tetapi juga mampu memperluas inklusi ekonomi bagi kelompok perempuan pelaku usaha mikro dan ultra mikro.