Profil Danantara Sumberdaya Indonesia, Sah Jadi BUMN

DSI dibentuk khusus sebagai pengelola tunggal ekspor komoditas-komoditas SDA strategis yang ditetapkan negara. Ada tiga fokus komoditas SDA utama yang akan dikelola oleh DSI, yaitu batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy (paduan besi). 

Pembentukan DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor dan mencegah praktik kecurangan dalam proses ekspor, seperti under invoicing dan underpricing. Selain itu, DSI diharapkan dapat meningkatkan devisa negara di sektor ekspor komoditas SDA.

Secara keseluruhan,Danantara Sumberdaya Indonesia berperan penting dalam mengonsolidasi data dan tata kelola ekspor komoditas SDA sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Selain itu, perusahaan mengemban sejumlah peran, seperti memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan serta menjaga stabilitas harga.

DSI sendiri akan beroperasi dalam dua fase utama. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional.

Fase pertama fokus pada verifikasi invoice jual beli dan menjadi perantara bagi pelaku pasar mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Fase kedua memprioritaskan pembelian komoditas langsung dan menjualnya ke pasar global mulai Januari 2027.

Pendirian DSI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026. DSI yang masih berstatus sebagai swasta nasional, kini sudah sah menjadi BUMN pada Senin (25/5)

Kepastian status tersebut disampaikan langsung oleh Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, DSI kini telah resmi berstatus BUMN setelah memenuhi syarat kepemilikan saham negara.

“Hari ini kan sudah menjadi BUMN kan, karena kan prosesnya harus ada 1% saham milik negara kan dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN ya,” ujar Dony Oskaria, Senin (25/5/2026).

Dokumen pembentukan PT DSI mencatatkan alamat kantor yang sama dengan Danantara Indonesia, yaitu Wisma Danantara di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta Selatan.

Meski sudah resmi menjadi BUMN, Dony mengatakan mekanisme teknis ekspor melalui DSI masih dalam tahap penyusunan akhir. Pemerintah akan mengumumkan detail skema operasional setelah seluruh proses finalisasi selesai.

“Yang pasti sudah menjadi BUMN, kemudian nanti detailnya akan disampaikan,” jelas Dony.

Sebelumnya, pemerintah juga menyebut implementasi penuh kebijakan ekspor lewat DSI akan berlaku mulai 1 Januari 2027 secara bertahap.

Berdasarkan struktur kepemilikan sahamnya, DSI dimiliki oleh pemerintah melalui BPI Danantara dan Danantara Mitra Sinergi. Berikut rinciannya.

• PT Danantara Investment Management (Persero): pemegang saham seri A dengan 99 lembar saham atau senilai Rp24,75 juta.

• PT Danantara Mitra Sinergi: pemegang 1 lembar saham seri B atau senilai Rp250 ribu.

DSI akan dipimpin oleh Luke Thomas Mahony selaku Direktur Utama, seorang warga negara Australia. Ia pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO). 

Selain itu, Harold Jonathan Dharma TJ didapuk sebagai Komisaris PT DSI. Harold pernah menjabat sebagai Direktur PT Mandiri Sekuritas.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani memastikan pengumuman resmi akan dilakukan ketika seluruh jajaran direksi sudah ditentukan.