Telkom Jelaskan Soal GovTech Edu yang disebut Organisasi Bayangan
Jakarta, FORTUNE - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menjelaskan ihwal GovTech Edu yang ramai diperbincangkan di media sosial dan disebut sebagai "shadow organization" di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rasyid mengatakan GovTech Edu merupakan sebuah unit independen yang dibentuk Telkom untuk menghadapi tantangan besar yang ingin diselesaikan oleh Kemendikbudristek.
Telkom dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyediakan solusi digital secara menyeluruh (end to end), seperti desain dan pengembangan produk dan platform; membantu proses transformasi digital, pengawalan, hingga implementasinya.
"Hal ini Telkom lakukan dalam peranan sebagai penyedia terhadap pekerjaan pengembangan layanan platform digital pendidikan, yang tentunya telah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya kepada Fortune Indonesia.
Mengutip situs lpse.kemendikbud.go.id Telkom memang beberapa kali menjadi pemenang paket pengadaan tender dan non-tender untuk sejumlah platform di Kemendikbud.
Pada 2021, tercatat ada paket non tender Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Layanan Tata Kelola dan Peningkatan Kompetensi GTK Berbasis Layanan SIMPKB Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.
Paket dengan tanggal pembuatan 4 Maret 2021 itu bernilai Rp16,41 miliar dan berada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan.
Lalu ada penunjukan langsung Jasa Konsultan Platform Kesiapan Karir pada 16 Juli dengan nilai Rp11,87 miliar di bawah satuan kerja pusat data dan teknologi informasi Kemendikbudristek.
Sementara untuk paket pengadaan dengan tender, ada Jasa Konsultan pengembangan Platform Guru Profil dan Pengembangan Kompetensi dengan anggaran Rp17,18 miliar pada 15 Juli. Kemudian, ada paket Jasa Konsultan pengembangan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS) dengan nilai paket Rp15 miliar di bulan yang sama.
Selanjutnya pada tahun 2022, terdapat paket non tender untuk Jasa Konsultansi Pengembangan Platform Pendidikan Berbasis Teknologi. Paket dengan nilai Rp36,44 miliar tersebut dibuat pada 3 Februari 2022 dan berada di bawah satuan kerja pusat data dan teknologi informasi Kemendikbudristek.
Ada pula paket non tender Pengembangan Platform Digital Pendidikan 2022 dengan nilai Rp25,24 miliar di bawah satuan kerja yang sama dengan tanggal pembuatan 27 April 2022.