UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Atur Kontrak, Cuti, hingga PHK

UU 27/2026 membatasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) paling lama dua tahun. Kontrak dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan durasi masing-masing paling lama satu tahun. Pemberi kerja wajib menyampaikan perpanjangan paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir.

PKWT juga harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dicatatkan paling lambat tiga hari kerja. Perjanjian ini tidak boleh memuat masa percobaan.

Ketentuannya berlaku untuk pekerjaan yang sekali selesai, bersifat musiman, berkaitan dengan produk baru, atau tidak tetap. Jika PKWT digunakan untuk pekerjaan tetap, hubungan kerja demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Sementara itu, masa percobaan bagi pekerja PKWTT dibatasi maksimal tiga bulan. Selama periode tersebut, upah pekerja tidak boleh lebih rendah dari upah minimum dan jaminan sosial tetap wajib diberikan.

UU ini turut melarang perusahaan menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan, kecuali untuk pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian tertulis.

Untuk alih daya, penggunaannya dibatasi pada jasa penunjangmseperti kebersihan, katering, keamanan, dan angkutan pekerja. Apabila pekerja alih daya digunakan dalam proses produksi inti, hubungan kerja demi hukum beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Ketika perusahaan penyedia alih daya berganti, hak pekerja harus tetap dialihkan dan masa kerjanya dihitung secara kumulatif.

UU 27/2026 mempertahankan batas waktu kerja normal 40 jam per minggu. Pengaturannya dapat berupa tujuh jam sehari untuk enam hari kerja atau delapan jam sehari untuk lima hari kerja.

Pelaksanaan lembur harus didasarkan pada persetujuan pekerja serta perintah tertulis atau digital dari pemberi kerja. Batasnya maksimal empat jam sehari dan 18 jam dalam satu minggu. Upah lembur dihitung sebesar 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama, kemudian dua kali untuk jam berikutnya.

Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak memperoleh cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Selain itu, pekerja yang telah bekerja selama lima tahun berturut-turut berhak atas istirahat panjang selama 30 hari kalender.

Aturan baru juga memuat perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Hak tersebut mencakup:

Durasi cuti melahirkan masih bisa bertambahkan mengingat kemungkinan perpanjangan hingga tiga bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus. Dalam masa perpanjangan, pekerja menerima upah penuh pada bulan keempat dan 75 persen pada bulan kelima serta keenam.

Pekerja yang mengalami keguguran berhak atas istirahat selama 1,5 bulan. Suami juga memperoleh cuti pendampingan istri melahirkan selama dua hari dan dapat diperpanjang hingga tiga hari. Perusahaan turut diwajibkan menyediakan fasilitas laktasi.

Dalam ketentuan pengupahan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP). Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) bersifat opsional dan nilainya harus lebih tinggi dari UMP. UU ini juga mengatur upah minimum sektoral.

Penetapan upah minimum menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1, atau berdasarkan kebutuhan hidup layak. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun menggunakan ketentuan upah minimum. Pekerja dengan masa kerja lebih lama mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan.

Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum, tetapi upah yang dibayarkan tidak boleh kurang dari 50 persen upah minimum. UU ini juga mewajibkan pemberi kerja mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.

Selain itu, pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah. Kewajiban tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Pelanggaran terhadap ketentuan terkait dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin usaha.

UU 27/2026 mengatur upaya pencegahan PHK sebelum perusahaan mengambil keputusan PHK. Langkah yang dapat ditempuh antara lain mengurangi lembur, jam kerja, atau giliran kerja, serta merumahkan pekerja untuk sementara waktu.

Jika PHK tidak dapat dihindari, perusahaan dan pekerja wajib lebih dahulu melakukan perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja. Apabila tidak tercapai kesepakatan, PHK baru sah setelah terdapat penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. PHK tanpa kesepakatan atau penetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali.

Perusahaan juga dilarang melakukan PHK karena alasan tertentu, antara lain pekerja sakit kurang dari 12 bulan, menikah, hamil atau melahirkan, menjalankan kegiatan serikat pekerja, serta mengalami sakit atau disabilitas akibat kecelakaan kerja.

Bagi pekerja yang terkena PHK, hak yang diatur mencakup uang pesangon sebesar satu hingga 9 bulan upah, bergantung pada masa kerja. Pekerja juga berhak atas uang penghargaan masa kerja sebesar dua hingga 10 bulan upah, serta uang penggantian hak seperti cuti yang belum diambil dan ongkos pulang.

Ketentuan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak pengundangan pada 28 Oktober 2026. Dengan demikian, pemerintah memiliki waktu hingga 28 Oktober 2027 untuk menerbitkan aturan pelaksananya.