Jakarta, FORTUNE - Pemerintah meminta penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditingkatkan menjadi Rp2.000 triliun hingga 2028, dari posisi saat ini sekitar Rp1.500 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan secara keseluruhan penyaluran kredit perbankan ditargetkan mencapai Rp9.000 hingga 2028. Dari jumlah tersebut, 30 persen atau sedikitnya Rp3.000 triliun dapat disalurkan kepada UMKM.
Namun, ia menilai kenaikan dari Rp1.500 triliun menjadi Rp3.000 triliun dalam waktu relatif singkat. Karena itu, Airlangga mengatakan telah berkoordinasi dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica dan Dewan Komisioner OJK Dian Ediana, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman untuk menurunkan targetnya
"Tadi laporannya Pak Maman [Menteri UMKM] Rp1.500 triliun [total pembiayaan UMKM]. Kalau 30 persen berarti loncat kan 100 persen. Jadi gimana kalau kita naikkan ke Rp2.000 triliun [target total pembiayaan UMKM]?" kata Airlangga dalam sambutannya pada UMKM Finance Summit di Jakarta Selatan, Selasa (11/)8.
Menurut Airlangga peningkatan penyaluran UMKM dapat diisi oleh pelaku UMKM yang punya potensi berkembang dan naik kelas. Di sisi lain, terdapat kesenjangan antara pembiayaan melalui pasar modal dan perbankan, terutama pada segmen usaha menengah.
"Supaya gap antara yang di capital market dan non capital market juga lebih mendekat. Maka yang di tengah, yang kosong ini yang harus didorong untuk naik ke atas,"ujar Airlangga.
Di sisi lain, Airlangga mengingatkan agar ekspansi kredit tetap memperhatikan risiko perbankan. Ia menyebut sejumlah program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mendorong pertumbuhan penyaluran kredit secara double digit sehingga perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko.
Di kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi permintaan Airlangga, dan menyebut akan menyiapkan sejumlah skenario untuk meningkatkan pembiayaan UMKM.
"Kami coba beberapa skenario untuk sampai Rp2.000 triliun untuk tahun depan. Tapi prinsipnya saya terimakasih banyak atas dukungan dari OJK dan keseriusan komitmen OJK terhadap upaya kita untuk membangun UMKM di Tanah Air," ujarnya.
Maman menyampaikan peningkatan pembiayaan perlu diikuti dengan penguatan kondisi pasar UMKM agar tambahan kredit dapat digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif. Hal ini penting untuk mencegah peningkatan produksi justru berujung pada penumpukan barang dan kredit bermasalah.
Karena itu, pihaknya juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat pasar bagi produk UMKM. Salah satunya melalui pembatasan arus barang tertentu dari luar negeri yang dinilai berpotensi menekan produk UMKM domestik.