Buka 59,36 Juta Rekening Pelajar, OJK Waspadapi Penyalahgunaan Pinjol & Judol
Pemerintah menyiapkan Rp1,28 triliun untuk 25 juta penduduk berpenghasilan rendah melalui Program Satu Orang Satu Rekening.
Program menargetkan peningkatan inklusi keuangan nasional hingga 99 persen dan setiap penerima mendapat saldo awal Rp50.000.
OJK mengingatkan rekening pelajar perlu digunakan dan dijaga agar tidak dorman atau disalahgunakan untuk pinjol dan judi online.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah merealisasikan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dengan pembukaan sebanyak 59,36 juta rekening atau setara dengan 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia. Program ini didukung anggaran negara sebesar Rp27 triliun.
Pemerintah berharal, rekening tersebut nantinya tidak menjadi dorman ataupun disalahgunakan untuk untuk aktivitas ilegal, seperti pinjaman online ilegal dan judi online.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan rekening tabungan dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini.
Seiring bertambahnya usia, mereka dapat beralih ke produk Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) untuk menyesuaikan kebutuhan keuangan, mulai dari menyisihkan dana untuk membeli properti hingga berinvestasi. Oleh karenannya, OJK memperkuat edukasi keuangan kepada pelajar sebagai pencegahan penyalahgunaan rekening.
"Tapi tentunya benar, masih ada concern supaya tidak jadi dorman, tidak dijadikan rekening yang misalnya lupa, lupa naruh, terus kemudian mungkin pinnya ketahuan orang dan lain-lain bisa dipakai untuk pinjol dan sebagainya," ujar Friderica menambahkan.
Di satu sisi, wanita yang akrab di sapa Kiki itu menyebut bahwa program rekening pelajar ini sudah ada sejak lama melalui produk Simpanan Pelajar (SimPel). Namun hal ini terus diperkuat agar rekening yang dimiliki pelajar benar-benar digunakan untuk menabung.
Sejalan dengan itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening yang menyasar 25 juta penduduk berusia di atas 17 tahun dari kelompok desil 1 hingga 4 alias berpenghasilan rendah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan, program tersebut ditujukan untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga mencapai 99 persen, yang mana saat ini cakupannya 93 persen.
"Kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif. Jadi, bukan soal hanya pembukaan rekening. Peningkatan inklusi juga dimulai sejak dini," ujar Airlangga.
Ia menekankan agar program tersebut tidak berhenti pada pembukaan rekening saja, tetapi diarahkan sebagai tempat penyaluran bantuan sosial dan mendukung kegiatan produktif.
Setiap penerima akan memperoleh rekening dengan saldo awal Rp50.000. Penyalurannya dilakukan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
