Jakarta, FORTUNE - Setiap provinsi di Indonesia biasanya memiliki bank pembangunan daerah (BPD) sendiri. Untuk mewujudkan BPD yang menjadi juara regional di setiap daerah, diperlukan komitmen bersama dalam meningkatkan permodalan BPD, sehingga terbentuk BPD yang kuat dan tangguh.
BPD memiliki peran penting dalam menyediakan layanan perbankan dan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang didirikan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pembentukan BPD dituangkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Tujuan pemerintah mendirikan BPD yaitu untuk membantu pelaksanaan pembangunan daerah agar lebih merata ke seluruh wilayah negara Indonesia.
Melansir laman resmi Otoritas Jasa keuangan (OJK), data OJK per 31 Desember 2023 terdapat 105 bank umum, termasuk 27 BPD. Dari 27 BPD tersebut, 24 adalah BPD konvensional dan 3 adalah BPD syariah.
Namun, hingga saat ini, ada 12 BPD yang belum memenuhi ketentuan. Dua di antaranya akan memenuhi modal inti minimum (MIM) melalui setoran modal mandiri, sementara 10 BPD lainnya akan melakukan konsolidasi dalam bentuk kelompok usaha bank (KUB).
Berikut Bank Pembangunan Daerah dan kepemilikan saham mayoritasnya, dilansir dari laman Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda):
Demikian seluk beluk Bank Pembangunan Daerah (BPD) beserta contohnya. BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian. BPD berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus menjadi pendorong utama dalam percepatan pembangunan di wilayahnya.