APBN 2021 Terpenuhi, Pemerintah Batal Tarik Utang dari Surat Beharga

Kendati begitu, pemerintah masih membuka opsi penerbitan surat utang pada kuartal IV–2021. Namun, penerbitan ini bukan untuk memenuhi pembiayaan APBN 2021, melainkan APBN 2022. "Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan penerbitan SBN pada kuartal IV–2021 dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2022 (prefunding)," ungkapnya.

Hanya saja, kepastian dan jadwalnya masih belum bisa diinformasikan ke publik. Pasalnya, pemerintah masih terus memantau kondisi makro ekonomi, pasar keuangan pada kuartal IV–2021, dan kebutuhan kas pada awal 2022. "Pemerintah akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada publik dalam hal akan melakukan prefunding melalui lelang SBN di pasar domestik," tulisnya.

Berdasarkan laporan APBN KiTa edisi Oktober 2021, jumlah utang pemerintah naik 1,29 persen dari Rp6.625,43 triliun pada Agustus menjadi Rp6.711,52 triliun pada September 2021. Jumlah ini setara 41,38 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

Kenaikan utang terjadi akibat peningkatan jumlah Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah sebesar Rp89,08 triliun. Jumlah utang dari SBN valuta asing (valas) naik Rp6,2 triliun.

Apabila diperinci, total utang SBN mencapai Rp5.887,67 triliun atau 88 persen dari total utang. Sisanya berupa pinjaman Rp823,85 triliun.

Pada SBN, jumlah utang yang berasal dari dalam negeri mencapai Rp4.606,79 triliun. Sementara dari luar negeri senilai Rp1.280,88 triliun. Selanjutnya, pada pinjaman, utang berasal dari pinjaman dalam negeri sebanyak Rp12,52 triliun dan sisanya dari luar negeri Rp811,33 triliun.

Pinjaman dari luar negeri terdiri dari pinjaman bilateral Rp306,18 triliun, multilateral Rp463,67 triliun, dan perbankan Rp41,48 triliun.