Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melemah ke level 3,0 persen pada akhir 2026 akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan dunia.
Pejabat Gubernur Sementara (Pjs) BI, Destry Damayanti, menyampaikan proyeksi tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/8). Ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya inflasi global menjadi pemicu utama pengetatan moneter, termasuk potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada triwulan IV-2026.
Eskalasi perang di Timur Tengah terus mendongkrak harga minyak dan komoditas dunia. Kondisi ini menahan tingkat inflasi global tetap tinggi pada kisaran 4,5 persen sepanjang 2026. Alhasil, bank-bank sentral utama cenderung menempuh kebijakan moneter lebih ketat.
“Kondisi ini mendorong kebijakan moneter global ketat, termasuk suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat, Fed Funds Rate (FFR) diprakirakan naik pada triwulan empat 2026,” kata Destry.
Saat ini, suku bunga acuan Fed bertahan pada kisaran 3,50 persen hingga 3,75 persen usai keputusan rapat FOMC periode Juli 2026.
Ekspektasi kenaikan FFR serta defisit anggaran AS yang masih lebar diperkirakan menjaga imbal hasil (yield) US Treasury tetap tinggi. Situasi ini berisiko menekan arus modal ke negara berkembang.
“Ketidakpastian di pasar keuangan global berlanjut sehingga menahan preferensi investor global terhadap investasi portofolio di negara emerging markets dan menyebabkan tetap kuatnya indeks mata uang dolar AS terhadap negara maju,” kata Destry.
Menghadapi dinamika tersebut, BI menekankan pentingnya respons cepat di dalam negeri. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat untuk menjaga ketahanan eksternal, mempertahankan stabilitas, serta menopang momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, BI menilai kinerja ekonomi domestik masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), berlanjut dari capaian triwulan I-2026 yang sebesar 5,61 persen (YoY).
Stimulus fiskal dari pemerintah menjadi penopang utama kinerja ekonomi nasional. Intervensi kebijakan tersebut efektif meningkatkan konsumsi pemerintah sekaligus mendorong laju investasi.