Cara Pengajuan Kartu Kredit Indonesia, Ini Syaratnya

Masyarakat umum mengajukan Kartu Kredit Indonesia kepada penerbit KKI. Berikut langkah-langkah yang dapat diikuti dengan mudah.

1. Pilih bank penerbit Kartu Kredit Indonesia yang sudah menyediakan layanan KKI.

2. Kunjungi kantor cabang bank terdekat atau kanal online resmi.

3. Isi formulir pengajuan Kartu Kredit Indonesia dan lampirkan dokumen persyaratan yang diminta.

4. Pihak bank kemudian melakukan verifikasi dan penilaian terhadap calon pengguna, termasuk pemeriksaan data dan kemampuan pembayaran.

5. Jika permohonan disetujui, KKI akan diterbitkan secara digital.

6. Pengguna dapat memanfaatkannya sebagai sumber dana ketika melakukan pembayaran menggunakan QRIS

Kartu Kredit Indonesia menjadi bagian Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengaturan Sistem Pembayaran.  Merujuk aturan yang berlaku, ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dilengkapi calon pengguna KKI, yaitu:

• Usia calon pemegang kartu kredit utama minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan 17 tahun untuk pemegang kartu kredit tambahan.

• Pendapatan minimum Rp3 juta per bulan setelah dikurangi kewajiban.

• Memenuhi proses penilaian kelayakan dan manajemen risiko PJK penerbit.

Selain syarat umum di atas, pihak penerbit KKI dapat meminta dokumen tambahan, seperti identitas diri, bukti penghasilan, hingga riwayat kredit ditetapkan oleh masing-masing bank.  Ketentuan plafon kredit dan batas kepemilikan KKI untuk segmen ritel juga mengikuti kebijakan pihak penerbit.

Menandai peluncuran KKI untuk segmen ritel, BI telah menunjuk tujuh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) sebagai first mover penerbit KKI dan satu bank sebagai next mover di Indonesia. Berikut rinciannya.

Penerbit KKI first mover

• Bank Rakyat Indonesia (BRI)

• Bank Negara Indonesia (BNI)

• Bank Mandiri 

• Bank Central Asia (BCA)

• CIMB Niaga

• Permata Bank

• Bank Mega 

Penerbit KKI next mover

• Bank Syariah Indonesia (BSI)

Pada tahap awal implementasi, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan dapat digunakan dalam ekosistem QRIS, mulai dari QRIS MPM, QRIS CPM, dan QRIS TAP. Jadi, masyarakat bisa menggunakannya di seluruh merchant yang mendukung pembayaran QRIS.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan KKI dapat menjadi alternatif pembayaran domestik dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment).

“Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat,” ungkap Destry.

Lebih lanjut, KKI akan dikembangkan secara bertahap melalui pembayaran online serta transaksi offline melalui kartu fisik. Langkah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertransaksi secara aman sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi nasional.