Dorong Ekonomi RI, BI Telah Borong SBN Senilai Rp146 Triliun
- BI membeli SBN senilai Rp147,59 triliun untuk mendukung ekonomi nasional dan penurunan suku bunga
- Total instrumen SRBI mencapai Rp754,10 triliun dengan pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas
- BI memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan total insentif mencapai Rp376 triliun untuk mendorong kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas
Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat strategi operasi moneter pro-market guna mendukung ekonomi nasional serta transmisi penurunan suku bunga dan menjaga daya tarik portofolio asing.
Sejak awal tahun hingga 25 Juli 2025, BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp147,59 triliun. Nilai itu terbagi melalui pasar sekunder sebesar Rp104,71 triliun dan pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN) termasuk syariah, sebesar Rp42,88 triliun.
“Pembelian SBN oleh BI ini mencerminkan eratnya sinergi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, (29/7).
Total instrumen SRBI capai Rp754,10 triliun
Selain itu, bank sentral juga melakukan pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas, optimalisasi instrumen moneter pro-market (SRBI, SVBI, SUVBI), serta lelang SRBI dan pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga likuiditas.
Di sisi lain, penguatan strategi transaksi term-repo dan swap valas dan penguatan peran dealer utama juga dilakukan dalam mendorong transaksi SRBI dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.
Tercatat, total posisi instrumen SRBI hingga 23 Juli 2025 sebesar Rp754,10 triliun, menurun dari Rp923,53 triliun pada awal Januari 2025, sehingga mendukung ekspansi likuiditas kebijakan moneter.
BI gelontorkan insentif KLM bank Rp376 triliun
Tak berhenti di situ, BI juga memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas. Hal itu dilakukan melalui peningkatan KLM dari paling besar 4 persen menjadi sampai dengan 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), efektif sejak 1 April 2025.
Hingga minggu pertama Juli 2025, total insentif KLM mencapai Rp376 triliun, yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp167,1 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp166,7 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp36,8 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp5,8 triliun.
Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau.
Ke depan, lanjut Perry, kebijakan KLM akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui optimalisasi insentif pada sektor yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta selaras dengan programprogram Asta Cita Pemerintah.
