DPR Minta Dana Desa Rp72 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Masalahnya

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pemerintah masih mempertimbangkan besaran alokasi dana desa pada 2023 dengan memperhatikan kualitas serapan dan aspek tata kelolanya. Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons permintaan anggota Badan Anggaran DPR, Marwan Cik Hasan, agar dana desa kembali menjadi Rp72 triliun seperti pada 2021.

Menurut Sri Mulyani, besaran alokasi dana desa nantinya juga akan mempertimbangkan berkurangnya dana bantuan langsung tunai (BLT) yang sebelumnya dialokasikan minimal 40 persen dari anggaran tersebut. 

Dus, pengurangan jumlah BLT yang digelontorkan di tahun depan akan membuat dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya bisa lebih besar.

"Untuk dana desa, ini kita juga lihat kebutuhannya bergerak. Namun, kalau dari jumlah Rp72 triliun, untuk BLT-nya ini juga kan berubah setelah tahun lalu kita naikkan cukup besar. Tahun ini kita akan jauh lebih leluasa," ujarnya dalam rapat di Badan Anggaran, DPR, Senin (27/6).

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kementeriannya mendengar berbagai masukan terkait dengan alokasi dana desa tahun depan. Meski ada dorongan untuk menambah besararan alokasi, kata dia, ada pula masukan agar besaran dana desa ditetapkan dengan lebih hati-hati.

"Feedback yang kita terima barangkali berbeda-beda. Bapak-ibu sekalian meminta untuk dinaikkan, tetapi sebagian ada juga yang mengatakan tetap hati-hati, karena ada desa yang repetitif. Kreativitas untuk menggunakan dana desanya itu mungkin perlu, dan aspek tata kelola juga menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan," ujarnya.