Inklusi Keuangan Global 76%, Presidensi G20 Terbitkan Panduan

Selain itu, Presidensi G20 Indonesia, melalui tim kerja Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), juga menekankan pentingnya inklusi keuangan. GFPI bahkan memandang inklusi keuangan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat akibat tantangan ekonomi hingga kenaikan harga energi dan pangan.

Presidensi G20 2022 juga telah sukses menyelesaikan seluruh rangkaian pertemuan GPFI, yang hasilnya akan dilaporkan dalam pertemuan keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 di Washington D.C., pertengahan Oktober 2022.

Rangkaian Presidensi G20 Indonesia juga diharapkan menghasilkan sejumlah arahan yang berdampak bagi peningkatan digitalisasi dan produktivitas UMKM global. Hal tersebut menunjukkan kepemimpinan Presidensi G20 Indonesia dapat mendorong inisiatif negara anggota untuk mendukung ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang menjangkau perempuan, kaum muda dan UMKM.

GPFI juga menyusun kerangka kerja inklusi keuangan sebagai panduan bagi setiap negara untuk mendorong digitalisasi guna menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi setiap golongan masyarakat.

Kerangka tersebut berisi panduan implementasi, perangkat regulasi, serta penguatan data inklusi keuangan. GPFI sebagai tim kerja G20 tahun ini dipimpin secara bersama oleh BI serta Kementerian Keuangan dan Bank of Italy selaku co-chair. Tim tersebut berfokus untuk mendorong inklusi keuangan.

Pertemuan tim kerja ini mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong inisiatif GPFI dan menyetujui empat capaian utama yang disusun selama Presidensi G20 Indonesia pada 2022, yang tercakup dalam satu Kerangka Kerja Inklusi Keuangan. Lebih terperinci, berikut kerangka kerja inklusi keuangan, antara lain:

1. Panduan Implementasi G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion, yang dapat menjadi referensi bagi regulator dalam mengimplementasikan kebijakan inklusi keuangan yang memberikan keseimbangan antara inovasi produk keuangan dan mitigasi risiko yang dapat terjadi. 
2. Basis data mengenai produk dan layanan digital dan inovatif untuk UMKM di luar produk kredit untuk pengusaha perempuan, pengusaha muda, serta penerima bantuan sosial. Basis data ini merupakan kumpulan informasi pengalaman dan praktik terbaik dalam penerapan inovasi digital di berbagai negara yang dapat menjadi bahan rujukan penting dalam upaya peningkatan inklusi keuangan.
3. Perangkat kebijakan untuk mendorong layanan keuangan digital bagi UMKM, yang merupakan panduan untuk membantu regulator dan pembuat kebijakan keuangan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk mengakses layanan keuangan digital.
4. Harmonisasi data UMKM, yang merupakan sekumpulan data atau hasil survei yang berisi informasi mengenai pembiayaan UMKM dan dapat menjadi indikator inklusi keuangan.

Guna mendukung kerangka inklusi keuangan tersebut, GPFI secara khusus menggarisbawahi pentingnya penguatan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan pembiayaan UMKM untuk mendorong Inklusi ekonomi dan keuangan.