Jakarta, FORTUNE - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Hadiyanto sebagai Komisaris, kemudian mengangkat dan menetapkan Awan Nurmawan Nuh sebagai penggantinya.

Hadiyanto merupakan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang telah purnabakti pada akhir 2022. Sementara Awan merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yang belakangan kerap muncul di media massa berkaitan dengan kasus "gaya hidup mewah" pejabat Kemenkeu.

"Memberhentikan saudara Hadiyanto sebagai komisaris, karena habis term-nya. Kami ucapkan terima kasih sumbangan tenaga dan pikirannya," jelas Direktur Utama BRI, Sunarso, dalam konferensi pers Senin (13/3).

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris BRI sebagai berikut:

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Independen: Rofikoh Rokhim
Komisaris: Awan Nurmawan Nuh*
Komisaris: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen: Agus Riswanto
Komisaris Independen: Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen: Numaria Sarosa

Adapun jajaran Dewan Direksi sebagai berikut:

Direktur Utama: Sunarso
Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Mikro: Supari
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah: Amam Sukriyanto
Direktur Bisnis Konsumer: Handayani
Direktur Human Capital: Agus Winardono
Direktur Keuangan: Viviana Dyah Ayu Retno K
Direktur Digital and Teknologi Informasi: Arga M. Nugraha
Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan: Agus Noorsanto
Direktur Jaringan dan Layanan: Andrijanto
Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto

Bagi dividen dan 'buyback' saham

Selain pengangkatan komisaris baru, agenda lain dalam RUPS BRI adalah pembagian dividen senilai Rp43,94 triliun. Dividen tersebut setara dengan 85 persen dari laba bersih konsolidasian 2022, sedangkan sisa 15 persen dari laba senilai Rp7,67 triliun digunakan sebagai laba ditahan.

Untuk dividen yang menjadi bagian negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 53,19 persen saham atau sekurang-kurangnya Rp23,15 triliun, akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara.

Penetapan dividend payout ratio sebesar 85 persen sendiri mempertimbangkan bahwa saat ini BRI memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang optimal dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

“Dengan rasio pembayaran dividen sebesar 85 persen, CAR perseroan tetap terjaga dikisaran 20 persen untuk jangka panjang,” tambahnya.

Agenda lainnya adalah persetujuan untuk membeli saham perseroan (buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh buyback sebesar-sebesarnya Rp1,5 triliun.

“Buyback ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan rasio kepemilikan saham BBRI oleh pekerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan sense of ownership pekerja terhadap BRI dan mendorong kontribusi Pekerja BRI agar lebih optimal dalam pencapaian target dan peningkatan kinerja perseroan,” jelas Sunarso.